MANTAN BOS: Sukawi Sutarip menyalami terdakwa kasus dugaan korupsi program SPA, Harini Krisniati, usai menjadi saksi kemarin. (JPNN)
MANTAN BOS: Sukawi Sutarip menyalami terdakwa kasus dugaan korupsi program SPA, Harini Krisniati, usai menjadi saksi kemarin. (JPNN)

”Saya dilapori secara lisan kalau ada kesulitan, serta ketika ada sponsor. Saya dilapori sponsor yang ada di antaranya Pertamina, Gudang Garam, BPD (Bank Jateng), dan banyak lagi.”
Sukawi Sutarip
Mantan Wali Kota Semarang

MANYARAN – Dua mantan Wali Kota Semarang diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 dengan terdakwa Harini Krisniati di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (30/6). Keduanya adalah Sukawi Sutarip dan Soemarmo HS. Dalam kesaksiannya, keduanya mengaku tidak mengetahui detail laporan pertanggungjawaban kegiatan SPA. Selain Sukawi dan Soemarmo, juga diperiksa Lilin Budianti, Sekretaris I Program SPA yang juga PNS di Badan Diklat Provinsi Jateng.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi tersebut dimulai pukul 11.15, dan sempat diskor pukul 13.57 untuk menunaikan salat Duhur. Sidang dilanjut hingga pukul 16.25.

Dalam kesaksiannya, Sukawi Sutarip mengakui, SK (surat keputusan) susunan panitia Program SPA diteken dirinya sebagai Wali Kota Semarang, namun secara teknis yang memahami pelaksanaan adalah panitia.

”Saya dilapori secara lisan kalau ada kesulitan, serta ketika ada sponsor. Saya dilapori sponsor yang ada di antaranya Pertamina, Gudang Garam, BPD (Bank Jateng), dan banyak lagi,” bebernya.

Sukawi mengatakan, Sekretaris Umum Panitia SPA (Harini) bertugas secara substansi mengenai kegiatannya. Untuk mekanisme pendanaan, Sukawi mengaku tidak begitu paham.

”Yang dilaporkan ke saya yang sponsor, lagian dana APBD sudah diaudit BPK tidak ada temuan penyimpangan. SPA dengan biaya cuma habis demikian sudah sangat luar biasa, apalagi event ini berskala internasional,” ujarnya.

Untuk dana sponsorship, menurut Sukawi, langsung dikelola oleh panitia. Dia juga menyebutkan, untuk dana sponsorship bila melihat dari laporannya, ada yang lewat rekening.

”Rekeningnya atas nama panitia/Harini. Pencairan dana kegiatan secara teknis, saya tidak tahu. Perda 2006 itu mengatur tentang hibah bukan sponsor, sehingga sponsor tidak masuk di APBD. Semua dana diserahkan langsung dan dikelola panitia, wali kota tidak ada persetujuan harus Acc dana setiap kegiatan panitia,” sebutnya.

Mengenai pembuatan rekening, Sukawi juga mengaku saat membuat dirinya tidak diberitahu. Hanya saja setelah selesai dibuat rekeningnya, ia mengaku dilapori Sekretaris Umum SPA (Harini).

”Katanya sudah seizin sekda dalam pembuatan rekeningnya yang bertemu di ruangan sekda. Untuk mekanisme penggunaan dana APBD di kegiatan SPA secara rinci saya juga tidak tahu. Wali kota tugasnya hanya secara umum. Secara teknis di-handle oleh sekda,” ungkapnya.

Sukawi juga menyebutkan, pelimpahan kewenangan wali kota ke PA (pengguna anggaran) dan KPA (kuasa pengguna anggaran) dilakukan karena waktunya sangat pendek dan mendesak.

Ia juga menjelaskan, usulan membuat SK EO (Event Organizer) dibuat agar kegiatan berjalan dengan baik, adapun surat penunjukannya diawali dari panitia baru ia tinggal tanda tangan. Namun ia menyayangkan, sebulan menuju pelaksanaan EO mengundurkan diri. ”SK Wali Kota dikeluarkan karena usulan panitia. SPA itu hanya nama di dalamnya tetap sama dengan peruntukan APBD.

Selanjutnya, terdakwa, Harini menanyakan ke saksi Sukawi mengenai kegiatan sebelum ia diperintahkan menggantikan Pandu (pendahulu Harini).

”Sebelum Ibu Harini masuk, yang dilaksanakan Pak Pandu memang betul Ibu Harini tidak tahu. Untuk itu agar koordinasi, Ibu Harini saya taruh di situ, karena saya percaya ibu yang sanggup menggantikan beliau,” jawab Sukawi sekaligus meminta keringanan untuk terdakwa kepada majelis hakim.

Sementara itu, Soemarmo, HS dalam kesaksiannya mengaku tidak begitu paham mengapa terdakwa Harini diadili di pengadilan. Ia mengaku baru mengetahui setelah membaca di media yang informasinya ada bukti fiktif. Ia juga mengaku tidak mengetahui mengenai pertanggungjawaban keuangan karena urusannya SKPD.

”Laporan dana tidak pernah saya menanyakan. Saya tidak pernah ikut penyusunan laporan. Sementara mengenai proses keluar uang dana APBD seingat saya mekanismenya dari masing-masing SKPD kepada DPKAD tidak ada melalui sekda,” beber Soemarmo yang juga mantan Sekda Kota Semarang tersebut.

Soemarmo mengatakan, kegiatan SPA sesuai perencanaan pengajuan dananya dari bawah (panitia). ”Untuk kegiatan forum bisnis rangkaian kegiatan SPA di Hotel Patrajasa nggak paham detailnya, yang paham pastinya yang bertugas di bidang itu,” ungkap mantan Ketua Panitia SPA ini. (bj/aro/ce1)