WONODRI – Menanggapi keluhan pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang yang cukup lama dan pemasangan iklan kehilangan sertifikat oleh BPN, diakui Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Tengah, merupakan aturan resmi. Adapun pemasangan iklan tersebut bertujuan untuk memastikan sertifikat tersebut benar-benar hilang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan koran atau media untuk beriklan bebas, tidak ada ketentuan khusus.

”Ukurannya juga bebas, gak ada aturan standar iklannya. Kalau hanya dianjurkan di satu koran saja, itu ngawur. Seharusnya bebas, surat pengantar dari BPN juga ndak perlu ketika hendak pasang iklan,” kata Ketua ORI Jateng, Achmad Zaid saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang melalui ponselnya, Senin, (29/6).

Zaid membenarkan kalau ada pemuatan iklan di koran atau media apa pun. Namun jika penarikan biaya iklan oleh pegawai BPN tanpa diberi kuitansi, itu sudah bagian dari pungli (pungutan liar). ”Segala sesuatu yang tidak memiliki tanda bukti penerimaan, apa pun itu merupakan bagian dari pungli. Apalagi yang melakukan lembaga pemerintah, sangat disayangkan,” ujarnya.

Untuk pengaduan tentang BPN ke Ombudsman, diakui Zaid, sudah sangat banyak. ”Paling banyak proses pengurusan sertifikat yang sangat lama dan tidak jelas biayanya. Selain itu, sengketa tanah yang pengurusannya lama, dan paling dominan BPN Kota Semarang,” ‘sebutnya.

Zaid menawarkan solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Di antaranya, BPN Kota Semarang harus berani mereformasi diri. ”Selain itu, harus ada reformasi birokrasi terutama dari pimpinannya. Selama ini sudah menjadi rahasia umum dan pimpinan harus berani mereformasi diri. Apalagi waktu, syarat, biaya, belum jelas implementasi atau pelaksanaannya tidak sesuai di peraturan yang tersedia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, mengatakan, perlu dilakukan cek ulang bagaimana aturan dan prosedur mengurus surat kehilangan sertifikat tanah sebagaimana yang diterapkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang saat ini.

”Jika memang ada pungutan di luar aturan sebagaimana yang diterapkan di Kantor BPN, maka itu termasuk pungutan liar alias pungli,” kata Eko Haryanto saat dimintai komentarnya oleh Jawa Pos Radar Semarang.

Eko membenarkan, salah satu persyaratan dalam pengurusan kehilangan sertifikat tanah di antaranya memang harus memasang pengumuman kehilangan di media cetak. ”Iya memang benar ada persyaratan memasang pengumuman kehilangan di media cetak, tapi soal tarif saya tidak tahu. Apabila ada tarif yang melebihi tarif semestinya, maka perlu dicek bagaimana prosedur awalnya,” ujarnya.

Jika memang ada indikasi tindakan penyelewengan, masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan praktik dugaan pungli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang tersebut kepada pihak Ombudsman wilayah Jateng. ”Ini terkait pelayanan publik, jika ada keluhan laporkan saja ke Ombudsman,” tandas Eko. (bj/aro/ce1)