Ganjar Larang Mobdin untuk Mudik

171
BEDA KEBIJAKAN: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan jajarannya saat meninjau deretan mobil dinas pemprov yang diparkir beberapa waktu lalu. Ganjar melarang PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
BEDA KEBIJAKAN: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan jajarannya saat meninjau deretan mobil dinas pemprov yang diparkir beberapa waktu lalu. Ganjar melarang PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tegas melarang seluruh pegawainya menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik Lebaran. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat Surat Edaran (SE) yang menyatakan tentang larangan tersebut.

”Saya sudah membaca peringatan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan banyak orang yang melarang hal tersebut. Gak usah lah, pakai mobil pribadi saja,” ungkapnya usai acara media gathering dan buka puasa bersama sejumlah awak media, Senin (29/6).

Adapun terkait sanksi bagi yang melanggar, Ganjar menegaskan bahwa jika SE itu telah diterbitkan maka yang bersangkutan pasti akan berhadapan dengan pembuat aturan. ”Kecuali Dinhub (Dinas Perhubungan) yang melakukan tugas pengecekan kemudian mampir rumahnya, maka boleh-boleh saja,” imbuhnya.

Disinggung apakah kebijakannya itu tidak berlawanan dengan kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) RI Yuddy Chrisnandi yang memberi izin penggunan mobil dinas untuk mudik, Ganjar menanggapinya dengan enteng. ”Ya kalau Men PAN-RB mengizinkan, saya melarang. Daripada terjadi dialog yang tidak penting, gak usah lah. Rata-rata juga punya mobil sendiri. Kalau tidak (punya) suruh bilang ke saya,” tandasnya.

Sebelumnya, Men PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran bagi para pegawai negeri sipil (PNS) bukan bagian dari gratifikasi atau korupsi. Menurut dia, penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi ini hanya sebagai bagian dari perhatian pemerintah kepada para PNS golongan bawah yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Yuddy menambahkan, dalam hal ini pemerintah tidak perlu membuat payung hukum mengenai kebijakan tersebut. Lantaran penggunaan mobil dinas ini hanya untuk momen tertentu, yaitu saat mudik Lebaran saja. ”Tidak perlu surat edaran, Peraturan Menteri (Permen) baru atau ketentuan tertulis lain. Ini diskresi dari Kementerian PAN-RB yang diberikan kepada aparatur negara,” tukasnya. (fai/ric/ce1)