Dewan Sorot Silpa Tinggi

312
PENYAMPAIAN LPJ: Dari kiri, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menyerahkan LPJ Nota Keuangan APBD 2014 kepada Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, di Gedung DPRD Kendal, kemarin. (BUDI S/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENYAMPAIAN LPJ: Dari kiri, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menyerahkan LPJ Nota Keuangan APBD 2014 kepada Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, di Gedung DPRD Kendal, kemarin. (BUDI S/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Setelah sempat batal tiga kali, rapat paripurna DPRD Kendal dengan agenda penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 akhirnya terlaksana. Dari 45 jumlah anggota dewan, 31 diantaranya hadir dan dinyatakan kuorum.

Dalam laporannya Bupati Kendal Widya Kandi mengatakan jika pemerintah daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2014 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia memastikan pelaksanaan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penilaian berupa pemberian pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran. Ia mengakui, masih terdapat beberapa kelemahan, namun secara umum bahwa hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Kendal tahun anggaran 2014 tidak terdapat temuan yang bermasalah. Sebab semua Data yang tersaji dalam laporan keuangan daerah dapat ditelusuri sejarah penganggarannya maupun penggunaannya. “Secara umum APBD tahun anggaran 2014 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan pendapatan asli daerah (PAD) sudah melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan pengeluaran belanja telah dapat dilakukan secara efisiensi,”katanya, kemarin.

Tingginya realisasi PAD 2014 menunjukkan aktifitas ekonomi Kabupaten Kendal terus mengalami kemajuan. Yakni dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pendapatan daerah. “Diharapkan ada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kedepannya,” imbuhnya.

Widya mengatakan jika masalah pembangunan menjadi tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Makanya ia berharap, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini bisa segera dibahas dan diselesaikan. “Sehingga pembangunan infrastruktur jalan bisa berlanjut dan APBD Perubahan 2015 bisa segera dibahas,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Kendal, Sakdullah mengatakan menilai para dewan akan segera membahas LPJ Bupati pada tiap-tiap komisi. Hal itu mengingat dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tingginya dana Silpa merupakan akumulasi kegagalan Bupati Kendal selaku pengelola anggaran. Sebab, dana Silpa di Kabupaten Kendal selalu meningkat sejak kepemimpinan Bupati Widya Kandi Susanti.

Yakni 2010 dana Silpa Rp58,7 miliar (6 persen), 2011 Rp 82,7 miliar (6,9 persen), 2012 Rp141 miliar (10,7 persen), 2013 Rp242,8 miliar (15,9 persen). Begitupun 2014 lalu, menjadi Silpa tertinggi sepanjang kepemimpinan Bupati Widya, karena mencapai Rp 352 miliar. “Atatu sebesar 19,7 persen dari APBD 2014,” katanya. (bud/fth)