Tidak Tepat Waktu, Perusahan Bakal Disanksi

196
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Batang, Sugiatmo. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Batang, Sugiatmo. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

BATANG – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Batang, kemarin, mengirimkan surat edaran kepada 92 perusahaan yang ada di Kabupaten Batang, terkait dengan proses pembayaran THR. Surat edaran menindaklanjuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01.Per-04/MEN/1994, bahwa seluruh perusahaan diminta untuk membayar Tunjangan Hari Raya, paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR, pada karyawannya atau tidak tepat waktu, maka Dinsosnakertrans akan memberi teguran.

Personalia PT.Kurnia Jaya, Hermanto membenarkan pihaknya sudah menerima surat edaran terkait proses pembagian THR dari Dinsosnakertrans Kabupaten Batang. PT.Kurnia Jaya yang bergerak di bidang garmen, akan menindaklanjuti surat edaran tersebut. Namun pihaknya tidak bisa memberikan sejumlah THR, sesuai dengan tahun lalu. Mengingat pendapatan tahun ini tidak sebagus tahun lalu, dan kondisi keuangan perusahaan terus menurun. “Naiknya harga BBM sangat berpengaruh pada usaha kami, penjualan tahun ini tidak sebagus tahun lalu. Tapi hak karyawan berupa THR akan kami berikan, meski besarannya tidak seperti tahun lalu,” katanya, kemarin.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Batang, Sugiatmo mengatakan bahwa surat edaran terkait dengan proses pembayaran THR sudah disebar pada 92 perusahaan yang ada di Kabupaten Batang, baik yang berskala berskala besar, sedang dan kecil.

Surat edaran, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-04/MEN/1994, agar seluruh perusahaan diminta untuk membayarkan THR, paling lambat H-7 sebelum Lebaran. ”H-7 sebelum Lebaran, seluruh perusahaan di Kabupaten Batang, sudah harus membagi THR pada karyawannya, dan kami akan terus memantau pemberian THR tersebut,” kata Sugiatmo.

Sugiatmo menambahkan, jika ada perusahaan yang ditemukan tidak membayar THR, atau tidak tepat waktu, maka Dinsosnakertrans akan memberi teguran. Karena THR itu adalah tanggung jawab perusahaan pada pekerjanya, dan Pemerintah punya kewajiban untuk mengingatkan, dan menegur perusahaan yang tidak membayar THR tersebut. “Sesuai aturan, pekerja yang mendapat THR adalah mereka yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan, secara terus menerus atau lebih, dan diberi sebesar satu bulan upah. ‘Perusahaan wajib memberikan THR, untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan masa kerja,” tambahnya. (thd/fth)