Jateng Siap Jadi Model Perlindungan Anak

147

SEMARANG – Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadikan keprihatinan bagi sejumlah pihak. Apalagi, masih banyak masyarakat yang tidak memahaminya. Sehingga cerita-cerita dramatis tentang perlindungan anak penting ditampilkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan siap menjadi model perlindungan anak.

”Kami siap menjadi daerah percontohan perlindungan anak maupun pemberdayaan perempuan,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise, akhir pekan lalu.

Ganjar menjelaskan, upaya menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Tengah dilakukan dengan beberapa cara. Selain menerbitkan perda, juga melibatkan sektor lain seperti sektor pariwisata. Menurutnya, salah satu faktor pemicu munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan. ”Akibat kondisi ekonomi yang kurang, emosi jadi mudah terpancing. Tidak jarang pihak yang lemah menjadi sasaran emosi yaitu anak dan perempuan,” terangnya.

Untuk menangani persoalan itu, lanjut Ganjar, 58 desa di Kabupaten Rembang dan 80 desa di Kabupaten Kebumen telah membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Harapannya dapat menekan aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan serta memberikan pemahaman kepada para orangtua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap generasi bangsa. ”Dengan begitu, hak-hak anak akan terlindungi dan terhindar dari perlakuan salah di tingkat desa,” imbuhnya.

Kabid Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Jateng Sri Winarno menambahkan, KPAD dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, guru, PKK, dan organisasi-organisasi berbasis komunitas. ”Setelah mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat ini tertuang dalam Peraturan Desa (Peraturan Desa) dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak,” bebernya.

Winarno menambahkan, pada 2016 mendatang pihaknya menargetkan seluruh desa di Rembang yang berjumlah 294 desa telah memiliki KPAD. Dengan begitu, perlindungan terhadap anak menjadi maksimal. ”Bahkan salah satu desa di sana yakni desa Gunem dijadikan lokasi syuting film animasi tentang perlindungan anak,” tukasnya. (fai/zal/ce1)