DIRESMIKAN : Bupati Pekalongan, Amat Antono, meresmikan dan melintas di atas jembatan darurat Kedungpatangewu, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIRESMIKAN : Bupati Pekalongan, Amat Antono, meresmikan dan melintas di atas jembatan darurat Kedungpatangewu, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Jembatan darurat Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang diresmikan Bupati Pekalongan, Amat Antono, Jum’at (26/6) kemarin, untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik dan balik. Jembatan darurat Kedungpatangewu dibangun, persis bersebelahan dengan jembatan gantung Kedungpatangewu yang sebelumnya telah ada.

Bupati Antono dengan mengendarai kendaraan dinas, mencoba melalui jembatan darurat Kedungpatangewu tersebut secara perlahan, sambil mengecek kondisi jembatan sepanjang 40 meter tersebut. Ketika mobil bupati melewati 25 meter terakhir, terdengar suara berdenyit cukup keras pada jembatan. Setelah diperiksa ternyata hanya suara kayu dan besi yang berbenturan.

Namun pasca jembatan darurat Kedungpatangewu tersebut diresmikan, ratusan warga yang menggunakan kendaraan roda dua atau motor sempat protes kepada petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kabupaten Pekalongan. Pasalnya jembatan darurat tersebut hanya diperuntukkan mobil pribadi, bukan untuk kendaraan roda dua. Padahal dengan dibangunnya jembatan utama Surabayan, telah menyebabkan akses warga dari Kecamatan Kedungwuni dengan Wonpringgo dan Kajen terganggu.

Warjiman, 34, warga Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, pengendara roda dua, sempat dilarang dan diusir petugas Dishubkominfo, ketika hendak melintas di atas jembatan darurat yang baru saja diresmikan bupati.

“Antrean yang terjadi pada jembatan gantung Kedungpatangewu sudah sangat panjang, saya menunggu sudah 15 menit lebih, tapi tidak bisa lewat. Makanya saya mencoba lewat di atas jembatan darurat tersebut, tapi dilarang,” ungkap Warjiman dengan nada emosi.

Warjiman juga mengatakan bahwa tujuan dibangunnya jembatan darurat Kedungpatangewu, untuk mengurangi kemacetan bukan menambah kemacetan baru. Karena antara motor dan mobil antre secara bersamaan.

“Kebijakan jembatan darurat Kedungpatangewu tidak boleh dilalui motor, harus diubah. Karena akan menimbulkan kecemburuan sosial antara pengguna motor dan mobil,” kata Warjiman saat antre di jembatan gantung Kedungpatangewu.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan, Muhamad Muhlisin, menjelaskan bahwa jembatan darurat Kedungpatangewu dibangun untuk mobil dari arah Kedungwuni ke Wonopringgo dan Kajen, dan hanya satu arah. Itu sudah dirapatkan dan disepakati antara Camat Kedugwuni, Kepala Desa Kedungpatangewu, dan perwakilan warga.

“Pendapatan Desa Kedungpatangewu dari hasil iuran sukarela dari jembatan gantung, per harinya mencapai Rp 2 juta. Kalau warga yang menggunakan motor diperbolehkan melalui jembatan darurat Kedungpatangewu, akan mengurangi pendapatan Desa Kedungpatangewu,” jelas Muhlisin.

Sementara itu, Kepala Desa Kedungpatangewu, Tati Endang, membenarkan jika pendapatan dari iuran sukarela warga yang melalui jembatan gantung Kedungpatangewu mencapai Rp 2 juta per hari. Pendapatan tersebut digunakan untuk operasional dan perbaikan serta pemeliharaan dari jembatan gantung itu sendiri.

“Kalau pendapatan per hari rata-rata Rp 1,5 juta, tapi uang tersebut digunakan untuk upah yang bekerja, serta untuk pemeliharaan pada jembatan gantung, bukan masuk kas desa semua,” tandas Tatik. (thd/ida)