800 Orang Jadi Korban Pelanggaran HAM

156
PRIHATIN: Gubernur Jateng dan Ketua LPSK prihatin dengan tingginya angka pelanggaran HAM di Jateng. (AHMAD FAISOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PRIHATIN: Gubernur Jateng dan Ketua LPSK prihatin dengan tingginya angka pelanggaran HAM di Jateng. (AHMAD FAISOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Angka pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Jawa Tengah sepertinya masih cukup banyak. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tercatat hampir mencapai 800 orang menjadi korban HAM. Selain itu di Jateng juga banyak terjadi perdagangan manusia.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, banyakanya korban HAM ini harus menjadi perhatian khusus. Keberadaan mereka harus terus diperhatikan terlebih dalam upaya mendapatkan hak-haknya. ”Korban pelanggaran HAM di Jateng mencapai 800 orang, ini cukup banyak jumlahnya,” katanya usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerja Gubernur, kemarin.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan. ”Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan psikologis, medis dan sikososial. Hal ini sangat terkait dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Haris menambahkan, selain korban pelanggaran HAM, di Jawa Tengah juga banyak korban perdagangan manusia atau yang lazim disebut trafficking. Dalam hal ini, yang masih menjadi kendala selama ini adalah terkait pemulangan dan pemeriksaan saksi ketika harus dihadirkan kembali dalam pengadilan. ”Kehadiran LPSK dan Pemda dapat membantu meringankan beban biaya yang ditanggung. Sebab, biasanya tidak murah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pembicaraan pembentukan perwakilan PLSK di daerah. Pasalnya, selama ini para korban harus melapor ke Jakarta untuk mendapatkan hak-haknya. Dengan adanya perwakilan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal. ”Sebenarnya UU sudah ada. Tetapi untuk membentuk itu harus ada kesiapan dari pemerintah daerah setempat. Mulai dari memberikan fasilitas, SDM, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika sudah dibentuk malah tidak jelas karena belum ready,” tambahnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, keberadaan LPSK di daerah mutlak diperlukan. Hal ini untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Untuk proposalnya memang belum dijelaskan secara detail. Namun saya tangkap pemprov diminta memberikan fasilitas gedung, pegawai, dan lain-lain. ”Kami juga minta pemprov diberikan data-data korban yang dimaksud untuk segera ditindaklanjuti. Dan mereka menyatakan setuju,” katanya. (fai/fth/ce1)