KRAPYAK – Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum atas raibnya deposito kas daerah (kasda) senilai Rp 22,7 miliar dinilai banyak rekayasa. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pemkot Semarang, John Richard Latuihamallo dalam sidang dengan agenda replik atau tanggapan penggugat atas jawaban BTPN di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (25/6).

John Richard mengatakan, dari jawaban yang disampaikan dalam persidangan, tergugat seperti memojokkan Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan lenyapnya dana deposito tersebut. ”Disampaikan tergugat, si Ayu ini telah digantikan oleh Putri sebagai personal bankir yang tugasnya menangani nasabah bank. Padahal nama itu tidak kami kenal,” kata John Richard usai sidang.

Dia menyebutkan, tergugat juga merekayasa terkait rekening yang disebutkan milik kliennya. Dari bukti yang pernah disetorkan pemkot, total nilai deposito bahkan mencapai Rp 38 miliar sejak 2008.

John Richard menjelaskan, kenyataannya data yang dimiliki BTPN beda dengan kliennya. Sehingga menjadikan pemkot banyak kehilangan uang.
Kuasa hukum BTPN Savitri Kusumawardhani menilai bilyet deposito yang dimiliki pemkot itu palsu. Tidak ada deposito senilai Rp 22,7 miliar, sehingga kliennya tidak mengakui adanya simpanan pemkot di BTPN.

”Meski tidak mengakui deposito Rp 22,7 miliar, namun BTPN mengakui pemkot merupakan nasabah lama. Saat ini, deposito yang tercatat milik pemkot senilai sekitar Rp 514 juta,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, simpanan itu terbagi menjadi tiga, yakni Rp 100 juta, Rp 400 juta, dan Rp 14 juta. Di luar deposito, juga ada rekening giro sebesar Rp 82 juta. Pihaknya tidak mengetahui pemkot memiliki data berbeda dari kliennya. Karena itu harus dibuktikan dalam persidangan.

Terkait kehadiran Ayu dalam persidangan, lanjut dia, pihaknya sangat mendukungnya. ”Kami akan senang kalau hakim bisa menghadirkannya dalam persidangan. Kami juga ingin mengklarifikasinya, tapi yang menghadirkan bukan kami, karena dia (Ayu) sudah keluar dari BTPN sejak 2011,” sebutnya.

Savitri juga mengatakan, dalam sidang kemarin, penjelasan pemkot dinilai mengada-ada dan tidak didukung fakta. Sejak DAK keluar dari BTPN pada 24 Januari 2011 dan bekerja di bank lain, maka secara de facto dan de jure, dia sudah tidak berada lagi di daerah Jateng.

”Secara hukum sangat jelas bahwa sejak 24 Januari 2011, DAK bukan karyawati BTPN. Karena itu, semua tindakan DAK yang mengatasnamakan BTPN adalah ilegal dan tidak sah. Sehingga perbuatannya tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum,” katanya.

Dia juga menjelaskan, DAK bersama Suhantoro, Kepala UPTD Kasda DPKAD Pemkot Semarang, sudah ditetapkan oleh penyidik Polrestabes Semarang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pemkot senilai Rp 22,7 miliar tersebut.

”Aparat kepolisian Semarang sudah menetapkan bahwa deposito milik pemkot senilai Rp 22,7 miliar yang diklaim berada di BTPN adalah palsu. Ini merupakan hasil uji laboratorium forensik (Labfor) Polri Cabang Semarang,” jelasnya.

Majelis hakim yang dipimpin Torowa Daeli memutuskan menunda persidangan, dan akan dilanjutkan pada Kamis (2/7) pekan depan dengan agenda duplik atau jawaban tergugat atas replik penggugat. (bj/aro/ce1)