Konservasi Johar Tengah dan Utara Harga Mati

216
M. Farchan .(ist)
M. Farchan .(ist)

SEMARANG – Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika akan membangun Pasar Johar. Yakni fungsi investasi dan fungsi konservasi. Dua fungsi itu menjadi hal yang penting dalam menata kembali Pasar Johar.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Kota Semarang M. Farchan usai rapat bersama Komisi B DPRD Kota Semarang, Dinas Pasar dan stakeholder terkait di gedung serba guna DPRD Kota Semarang, Kamis (25/6) kemarin. ”Karena Johar tengah dan utara itu harga mati masih ada fungsi konservasi. Dan lagi fungsi investasi itu harus ada terkait dengan fungsi ekonomi sebuah pasar,” ujarnya seusai

Menurut Farchan, perlunya memperhatikan dua fungsi itu agar Pasar Johar yang akan datang tidak seperti Pasar Johar yang sekarang ini. Oleh karena itu penataan Pasar Johar harus dilakukan secara komprehensif terutama persoalan drainase, parkir, sampah, subterminal dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). ”RTH di depan masjid Kauman itu harga mati sehingga harus dikembalikan kepada ruang terbuka karena apa pun masjid Kauman itu aset budaya yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk Pasar Johar,” katanya.

Menanggapi soal realisasi pembangunan kembali Pasar Johar, Farchan menekankan bahwa di tahun 2016 semua dokumen perencanaan pembangunan kembali Pasar Johar harus sudah diselesaikan. Pihaknya juga merencanakan paling tidak jeda waktu setelah tahun 2016, pembangunan kembali Pasar Johar bisa dilaksanakan selama 3 atau 4 tahun. ”Mengenai anggaran, silakan mau pakai dana pemerintah atau memakai komponen anggaran lain. Itu yang belum kami bicarakan. Target kami semua lebih cepat itu lebih baik,” pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Syahrul Qirom, mengatakan, dirinya tidak serta-merta setuju dengan paparan Bappeda mengenai perencanaan pembangunan kembali Pasar Johar. Hal itu dikarenakan masih banyak yang harus didiskusikan dan juga masih ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan. Selain itu, rencana pembangunan kembali Pasar Johar harus ada satu visi satu misi dengan Pemkot Semarang. ”Kami khawatir ada kekeliruan ketika menyampaikan kepada para pedagang soal jangka waktu pembangunan Pasar Johar. Bappeda juga jangan sampai tadi kami nilai keliru soal jangka waktu pembangunan yang kira-kira 3 atau 4 tahun. Pasar Bulu saja waktunya multiyears 4 tahun apalagi Johar yang luasnya 4 hektare lebih. Iya kalau nanti tahun 2018 jadi dan pedagang bisa kembali berjualan di Pasar Johar. Tapi kalau meleset waktunya kan bisa jadi masalah lagi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B lain, Ari Purbono justru menilai pemkot masih terkesan lamban dalam penanganan permasalahan Pasar Johar pasca kebakaran. Menurutnya, sampai sekarang ini belum adanya langkah pembukaan rekening bansos untuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat umum. Selain itu, selama ini pemkot juga belum melakukan MoU dengan pihak terkait dalam melakukan relokasi sementara di lahan bondo masjid MAJT. ”Sampai sekarang belum buka rekening. Padahal, sudah banyak CSR yang ingin membantu menyalurkan bantuan. Selain itu MoU dengan pihak MAJT juga belum ada. Sebab, nantinya pembuantan pasar sementara itu kan dananya dari pemerintah. Kalau natinya setelah Johar jadi, terus bangunan itu selanjutnya bagaimana. Apakah tetap untuk pasar atau dibongkar,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada pihak dari CSR yang akan memberikan bantuan kepada para korban kebakaran Johar, salah satunya yakni Bank Jateng. Bantuan yanga kan disumbangkan yakni Rp 3 juta pada masing-masing pedagang yang tertimpa musibah kebakaran Pasar Johar. Selain itu, juga adanya bantuan pinjaman lunak senilai Rp 10 juta per pedagang. ”Sebaiknya pemkot segera mengambil langkah ini. Sudah banyak CSR dan PT Permodalan yang akan membantu,” tegasnya. (mha/zal/ce1)