BPJS-TK Ungaran Targetkan 15 Ribu Tenaga Kerja

140

UNGARAN-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Ungaran akan memberlakukan iuran untuk program pensiun mulai 1 Juli 2015. Besarannya sebesar 3 persen, dengan rincian 2 persen menjadi tanggungan pemberi kerja dan 1 persen menjadi tanggungan tenaga kerja.

Menurut Kepala Cabang BPJS-TK Ungaran, Yan Dwiyanto, Jaminan Pensiun tersebut memang belum disahkan, masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Namun sudah dipastikan akan berlaku 1 Juli 2015. Hanya tinggal persetujuan besaran iurannya saja.

“Dengan demikian per 1 Juli 2015 nanti, BPJS-TK menerapkan program wajib jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Besaran premi yang harus dibayarkan masih tetap yaitu JKK 0,89 persen, JKM 0,30 persen, JHT 5,7 persen dan JP 3 persen,” katanya.

Jaminan Pensiun ini memberikan manfaat bagi tenaga kerja. Nantinya, bisa diterima setiap bulan dan bisa diwariskan pada ahli waris istri atau anak dengan jumlah 2 orang berusia maksimal 23 tahun. “Menurut RPP, batas minimal kepesertaan JP ini adalah 15 tahun dengan usia pensiun dihitung saat usia 55-58 tahun. Berarti tenaga kerja yang akan ikut JP ini maksimal berusia 41-43 tahun. Bagi tenaga kerja yang berusia di atas 43 tahun, tetap bisa mengikuti JP namun sistem pembayarannya berbeda,” ungkap Yan Dwiyanto.

Bagi yang mengikuti JP diatas usia 43 tahun, imbuhnya, akan dibayarkan berdasarkan iuran pasti seperti program JHT dan uangnya akan dikembalikan semua dalam sekali bayar.

BPJS-TK Cabang Ungaran yang membawahi wilayah Kabupaten Semarang dan Salatiga mempunyai kepesertaan perusahaan sebanyak 1400 buah dan untuk tenaga kerja dalam perusahaan skala besar dan menengah sebanyak 15 ribu tenaga kerja.

“Kami menargetkan peserta JP sejumlah 15 ribu sesuai tenaga kerja pada perusahaan skala besar dan menengah. Karena program JP ini berlaku untuk semua pekerja formal dan informal. Walaupun pada dasarnya tenaga kerja informal dibolehkan hanya mengikuti program JKM dan JKK saja,” paparnya.

Menurut Yan Dwiyanto, dengan berlakunya jaminan pensiun tersebut pihaknya sudah siap, baik program maupun sarana pendukung lainnya. Karena BPJS-TK sebagai badan pelaksana yang mengemban tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan untuk pekerja.
Sedangkan menurut Manager HRD PT Apac Inti Corpora, Bawen, Kabupaten Semarang, Yulian Imron, pihaknya sebagai salah satu pemberi kerja siap dengan program jaminan pensiuan tersebut.

“Karena sifatnya wajib, mau tidak mau harus menaati dan melaksanakan. Walaupun sebenarnya berat untuk perusahaan, karena setiap bulannya harus menyiapkan iuran program jaminan sosial termasuk iuran jaminan kesehatan,” tuturnya. (yet/ida)