Ganjar Pranowo. (Radar semarang files)
Ganjar Pranowo. (Radar semarang files)

SEMARANG – Banyaknya pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Tengah yang diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) menjadikan Gubernur Ganjar Pranowo angkat bicara. Ia menyatakan tidak akan menghalangi-halangi proses penyelidikan hingga tuntas.

”Kami akan dukung dan bantu dengan memberikan data-data yang jelas. Tidak hanya bansos, termasuk juga hibah dan bantuan keuangan. Kalau bisa, tidak hanya tahun 2011 saja,” ungkapnya, kemarin. Ganjar meminta kasus yang menjerat sejumlah pegawainya dibuka secara transparan dan tidak ditutup-tutupi. Baik itu menyangkut komisi, gratifikasi, korupsi, dan segala bentuk penyelewengan lainnya. ”Tolong kejaksaan bongkar itu hingga tuntas,” imbuhnya.

Disinggung apakah akan memberikan bantuan hukum terhadap sejumlah pegawainya yang menjalani proses hukum, Ganjar mengaku akan memberikannya. ”Selama berkaitan dengan tugasnya, maka pemprov melalui Biro Hukum otomatis bekerja,” terangnya.

Diakuinya, pelaksanaan pencairan hibah dan bansos saat ini lebih rumit. Sebab, mensyaratkan kepada calon penerima bansos untuk berbadan hukum. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan hibah dan bansos itu tepat sasaran, bermanfaat, serta tertib administrasi dan akuntabel.
”Yang bilang begitu undang-undang. Yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kami sudah minta kepada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), jika tidak ada peraturan pelaksana maka rakyat tidak bisa dibantu,” terangnya.

Dia berharap dukungan dari semua pihak termasuk DPRD Jateng agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban penyaluran hibah dan bansos tahun 2016 mendatang. ”Apalagi sudah ada beberapa eksekutif yang berurusan dengan hukum akibat kesalahan administratif dalam menyalurkan bansos ini,” harapnya.

Untuk diketahui, tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Jateng tahun anggaran 2011 terus bertambah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Jateng Budi Santoso baru-baru ini ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejati Jateng. Sebelumnya, Kejati juga menetapkan staf ahli Gubernur Jateng nonaktif Joko Mardiyanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Budi diketahui merupakan mantan Kepala Biro Bina Sosial Setda Jateng yang posisinya kemudian digantikan Joko Mardiyanto.

Yang terbaru, Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Jateng Agoes Suranto kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Jateng tahun 2011. Waktu itu, pria yang akrab disapa Agoes Kroto itu menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Pemprov Jateng. (fai/ric/ce1)