DITOLAK WARGA : Warga menghentikan pekerja proyek pendirian reklame raksasa di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa tepatnya di wilayah Kupang Rengas, Kelurahan Kupang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DITOLAK WARGA : Warga menghentikan pekerja proyek pendirian reklame raksasa di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa tepatnya di wilayah Kupang Rengas, Kelurahan Kupang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

AMBARAWA–Sejumlah warga Kupang Rengas, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, menolak pembangunan reklame atau billboard berukuran 5 meter x 10 meter di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa yang masuk wilayah Kupang Rengas. Pasalnya, reklame berukuran besar itu membahayakan warga dan menganggu keindahan lingkungan. Selain itu proyek pembangunannya belum mengantongi izin dari Pemkab Semarang.

Sempat terjadi perdebatan antara warga dengan perwakilan PT Decalling Media Internusa Semarang (DMIS) sebagai pemilik reklame. Akhirnya PT DMIS membatalnya niatnya mendirikan reklame tersebut dan membawa pulang kembali material reklame dan peralatannya ke kantornya di Kota Semarang.

Salah seorang warga Kupang Rengas, Mujiono, 64, mengatakan bahwa warga Kupang Rengas sudah sepakat tetap menolak pembangunan reklame tersebut. Sebab reklame tersebut berukuran besar yang tentunya membahayakan jika roboh, apalagi di Ambarawa kerap terjadi angin kencang. Selain itu, keberadaan reklame mengganggu keindahan lingkungan.

“Selain membahayakan dan menganggu keindahan lingkungan, pendirian reklame tidak sesuai prosedur. Sekalipun pemilik tanah mengizinkan, semestinya warga sekitar titik reklame juga diajak berembug. Pemkab semestinya tidak asal memberikan izin, sebab di sekitar reklame banyak rumah warga yang sangat membahayakan jika menimpa rumah warga,” kata Mujiono, Rabu (24/6) kemarin.

Senada dikatakan Heru Santoso, 47, warga RT 01 RW 01 Kupang Rengas, keberadaan reklame tersebut sangat menganggu warga. Apalagi Pemkab Semarang belum memberikan izin resmi pendirian reklame. Semestinya Pemkab Semarang sebelum memberikan perizinan harus survei dan mengkaji lokasi, apakah titik reklame tersebut tepat atau tidak.

“Kami tidak tahu akan ada pendirian reklame, tahu-tahu datang sejumlah pekerja dengan peralatan lengkap dan material reklame. Tentu saja membuat warga kaget dan langsung melakukan penolakan. Pelaksana sempat ngotot dengan menunjukkan izin dari pemilik lahan dan hasil tim survei Pemkab Semarang. Tapi kami tetap tegas menolak pendirian reklame,” kata pengurus RT Kupang Rengas, Heru Santoso.

Menurut Heru, warga juga menolak saat penanggung jawab pendirian reklame menawarkan kompensasi, serta jaminan asuransi maupun jaminan keamanan. Warga tetap bersikukuh karena sebelumnya pernah ada reklame yang mangkrak akhirnya roboh menimpa rumah. Saat dimintai pertanggungjawabannya tidak ada realisasinya.

“Pihak pemilik reklame mengaku saat ini memang belum mendapatkan izin resmi karena masih dalam proses. Hanya saja, pihak Pemkab Semarang sudah mempersilahkan untuk dimulai pembangunannya. Semestinya Pemkab melarang pendirian reklame, karena izinnya belum keluar,” tandasnya.

Sementara itu, penangung jawab pembangunan reklame dari PT DMIS, Ali Mutakin kepada warga mengatakan, bahwa pendirian reklame sudah melalui prosedur yakni minta izin pemilik tanah dan ada kesepakatan sewa pada 22 Juni 2015. Hak pemasangan reklame tersebut selama 5 tahun per 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2020.

“Kami harap ada titik temu untuk pendirian reklame ini. Kalau memang perlu, kami siap memberikan kompensasi kepada warga sekitar. Kami mengakui izin dari Pemkab Semarang memang belum keluar, namun secara lisan sudah diizinkan untuk memulai pembangunan reklame ini,” kata Ali Mutakin di hadapan sejumlah warga. (tyo/ida)