Prapto  Utono. (dok)
Prapto Utono. (dok)

KENDAL – Gagalnya rapat paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaann APBD Kendal TA 2014 sampai tiga kali membuat sejumlah kalangan prihatin. Kondisi itu membuat tudingan miring kepada eksekutif maupun legislatif. Eksekutif dianggap tidak mampu menjalankan amanah untuk melaksanakan anggaran. Terbukti dengan tingginya dana dari Sisa Lebih Perhitungan Angaran (Silpa) APBD 2014 sebesar Rp340 miliar. Sedangkan DPRD Kendal dinilai tidak hanya mementingkan diri sendiri jika laporan eksekutif tidak segera disahkan. Sebab Silpa 340 miliar akan sia-sia karena tidak akan ada pembahasan APBD Perubahan 2015.

Mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro mengatakan, mangkirnya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam rapat paripurna tanpa alasan dinilai merupakan sikap tidak tepat. Sebab, hal itu akan merugikan masyarakat. Sebagai dewan mestinya harus mengesampingkan kepentingan dan ego pribadi. “Jika legislatif ada masalah dengan eksekutif, diselesaikan di rapat. Jangan kemudian mangkir tanpa alasan. Semuanya bisa dimusyawarahkan dengan baik,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, jika memang karena adanya anggaran yang tidak terserap dengan maksimal, mestinya perlu ditanyakan secara langsung kepada Bupati. Bukan malah tidak hadiri rapat paripurna, itu tindakan yang salah. “Kalau tidak suka dengan Bupati, ya mestinya tetap harus datang ke rapat paripurna. Kan rapat untuk meminta kejelasan, kalau tidak pernah ketemu, bagaimana bisa menemukan solusinya,” tambahnya.

Senada dikatakan Sekda Kendal, Bambang Dwiyono. Ia menyampaikan, terkait rapat paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaann APBD Kendal TA 2014 sudah menjadi kewenangan 45 anggota DPRD setempat. “Itu sudah kewenangan 45 anggota dewan. Kalau mengedepankan kebutuhan rakyat, ya harusnya paripurna diselesaikan,” katanya.

Seharusnya, rapat paripurna sudah selesai pembahasan akhir Juni 2015. Namun, jika masih terjadi polemik dan tidak ada hasil keputusan hingga batas waktu akhir Juni ini, maka dipastikan dana Silpa APBD 2014 sebesar Rp340 miliar akan sia-sia. “Sebab tidak ada pembahasan APBD Perubahan. Kalau sudah begitu, masyarkaat yang dirugikan pembangunan akan lamban. Masyarakat akan bertanya, dimana posisi DPRD sebagai wakil rakyat,” tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Prapto Utono menyampaikan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan kembali rapat paripurna pada 29 Juni mendatang. Hal itu berdasar atas rapat pimpinan dewan dengan fraksi. “Ini sudah kami jadwalkan kembali. Memang jika tidak terlaksana, maka APBD tidak terserap maksimal. Karena nantinya tidak ada pembahasan APBD Perubahan 2015,” katanya.

Jika sampai tidak dapat menggunakan APBD Perubahan dapat merugikan masyarakat dan anggota dewan. APBD Perubahan tidak dibahas manakala nota keuangan tidak disahkan. Selain merugikan masyarakat, dewan juga tidak dapat reses. Alasan anggota DPRD yang tidak hadir tersebut karena kecewa terhadap Bupati yang dinilai tidak mampu memaksimalkan penyerapan anggaran. Harapannya, setelah pembahasan APBD, Bupati bisa menekan seluruh Kepala SKPD supaya konsisten dan serius dalam mengerjakan proyek. (bud/fth)