SDN Tengah Kota Sepi Pendaftar

425
TES KESEHATAN: Calon peserta didik baru SMKN 7 Semarang saat menjalani tes kesehatan dan fisik kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TES KESEHATAN: Calon peserta didik baru SMKN 7 Semarang saat menjalani tes kesehatan dan fisik kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang terbilang lokasinya masih di pusat Kota Semarang belum menjadi jaminan diminati pendaftar. Contohnya, SDN Petompon 03 Jalan Tampomas Selatan I Petompon Kecamatan Gajahmungkur. Hingga kemarin masih sepi pendaftar. Tercatat baru ada satu anak yang mendaftar atas nama Qirani Rakesya Putri, usia 8 tahun 29 hari, warga Jalan Kelud Utara I No 10 Semarang.

Kepala SDN Petompon 03, Julaikah, mengakui, hingga tiga hari masa pendaftaran peserta pendidik baru, sekolahnya baru ada satu pendaftar. Namun hal itu dimungkinkan akan bertambah jumlahnya. Sebab, pendaftaran sekolah nantinya akan ada pada pilihan kedua.
”Ya, baru ada satu pendaftar. Nanti siapa tahu ada tambahan dari pendaftar sekolah lain yang memilih SDN Petompon 03 sebagai pilihan kedua,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (23/6).

Hal sama juga dialami SDN Gabahan 01 dan 02. Sekolah di Kecamatan Semarang Tengah ini juga minim pendaftar.
Menurut Kepala SDN Gabahan 02, Salwa Maria Juliani, jumlah calon peserta didik yang mendaftar baru 3 anak. Padahal tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 40 pendaftar. Menurutnya, alasan penyebab minimnya jumlah yang mendaftar, karena di lokasi sekitar sekolah banyak keluarga yang sudah tua. Sedangkan keluarga muda banyak yang menempati perumahan di daerah pinggiran Kota Semarang.

”Di sini warganya sudah tua-tua. Anak seusia siswa sekolah dasar jarang sekali. Sejak banyak dibangun perumahan di pinggiran kota, banyak yang pindah ke sana,” kilahnya.

Pihaknya menambahkan, jarak antarsekolah satu dengan yang lain terbilang masih berdekatan, sehingga tingkat persaingan makin tinggi. Untuk mendapatkan banyak siswa, sekarang menjadi hal yang sangat sulit dan tidak bisa dipaksakan. Apalagi dengan kondisi usia keluarga di sekitar sekolah yang sudah berusia tua. ”Kita juga tidak bisa memaksakan anak mereka untuk sekolah di SDN Gabahan 02. Kita hanya pelaksana saja dari Dinas Pendidikan,” katanya.

Kepala SDN Gabahan 01, Edwigo Rika Febriliyanti, menyatakan, jumlah pendaftar tahun ini baru 5 siswa. Namun pihaknya tetap melaksanakan PPD sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan minimnya jumlah pendaftar di suatu sekolah. Faktor usia penduduk sekitar sekolah yang sudah lanjut usia dan tingkat persaingan antarsekolah juga semakin ketat.

”Kita akui ada sekolah yang sepi peminat. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah sekolah minim pendaftar. Tapi masih ada pilihan kedua kan. Siapa tahu pendaftar di pilihan pertama tidak diterima, dan di pilihan kedua diterima karena sekolahnya masih banyak butuh siswa,” katanya.

Dia mengatakan, upaya merger terhadap sejumlah sekolah yang minim siswa, bisa dilakukan jika jumlah siswa di sebuah sekolah semakin berkurang. Namun, jika masih ada siswa di kelas atasnya atau di bawahnya tidak perlu dilakukan merger.

”Merger bisa kalau siswanya tidak ada, terus gabung di sekolah lain. Misalnya kelas satu siswanya tidak ada, tapi kan masih ada siswa kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tidak perlu merger,” ujarnya.

Sementara itu, untuk penerimaan peserta didik SMP negeri, kemarin giliran SMP Negeri 10 yang dibanjiri pendaftar. Hingga pukul 21.30 tadi malam, tercatat 1.049 calon peserta didik yang mendaftar lewat online. Sedangkan yang telah melakukan verifikasi sebanyak 764 calon peserta didik atau hampir tiga kali lipat dari daya tampung sekolah ini sebanyak 255 siswa.

Empat SMPN negeri lainnya yang dibanjiri pendaftar adalah SMPN 36 dengan jumlah pendaftar 1.008 calon peserta didik, disusul SMPN 34 (996), SMPN 40 (986) dan SMPN 42 (956).

Wakil Kepala SMPN 40, M Hadi Utomo, dari 986 pendaftar di sekolahnya, kebanyakan adalah pilihan kedua. Untuk pilihan pertama tercatat hanya 376 pendaftar atau sekitar sepertiga dari jumlah pendaftar. Sedangkan yang sudah verifikasi sebanyak 299 pendaftar.

”Memang kebanyakan yang mendaftar di SMP 40 merupakan pilihan kedua setelah sekolah-sekolah favorit, terutama di daerah Semarang bagian Barat. Yang jelas, jumlah pendaftar diprediksi akan terus meningkat hingga hari terakhir tanggal 26 Juni nanti. Yang jelas, kami hanya menerima 256 atau 8 kelas dengan masing-masing 32 siswa,” ungkapnya, kemarin.

Hal yang sama juga terjadi di SMPN 10. Kepala Sekolah CH Retnaningsih menjelaskan, jumlah pendaftar hingga sore kemarin telah mencapai 998. Angka itu menurun dari hari sebelumnya yang sempat menyentuh 1.100-an. ”Memang beberapa ada yang dicabut karena mungkin sudah memverifikasi di pilihan pertama mereka,” ungkapnya.

Dari 998 peserta yang mendaftar di SMP 10, sudah sekitar 325 yang sudah diverifikasi. Artinya, jumlah itu melebihi kuota yang hanya 255 siswa saja. Dikatakan Retnaningsih, seleksi akan otomatis dilakukan berdasarkan patokan nilai.

”Jadi yang 225 ke atas otomatis terseleksi. Sebenarnya kota kami 256. Tapi karena tidak ada yang naik kelas 1, jadi tinggal 255,” paparnya.

Sementara itu, ada beberapa calon siswa yang coba memalsukan sertifikat prestasi untuk menambah nilai. Di SMPN 10, panitia sempat memergoki peserta yang nekat memalsukan piagam TIK Mapsi tingkat provinsi. Dia yang mengaku pernah menyandang predikat juara di ajang keterampilan menulis kaligrafi ini justru tidak berkutik ketika diuji oleh salah satu guru.

”Piagamnya memang sudah dilegalisasi Disdik. Tapi setiap sekolah tetap punya hak untuk mengujinya. Sementara ini baru satu peserta yang ketahuan kalau skill-nya berbeda dari piagam yang dibawa,” kata Retnaningsih.

Dikatakannya, pendaftar yang menggunakan piagam atau sertifikat juara memang minim. Tidak ada 5 persen. Begitu pula di SMP 40. Hanya segelintir yang menambah poin lewat piagam. Itu pun ada dua calon siswa yang disinyalir memalsukan piagam.

”Ada yang membawa piagam juara hoki indoor dan offroad tingkat provinsi. Tapi semuanya kami coret, karena justru Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memberikan legalisasi. Bukan Dinas Pemuda dan Olahraga Jateng,” tegas Hadi. (mha/amh/aro/ce1)