SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mencatat nilai faktur fiktif awal yang terdeteksi pada tahun 2010 – 2012 mencapai Rp 100 miliar. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2013 – 2014, hingga sebesar Rp 150,6 miliar lebih.

“Penyalahgunaan faktur pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I semakin meningkat dari tahun ke tahun,” keluh Kepala Kanwil DJP Jateng I, Dasto Ledyanto, kemarin (23/6).

Menghadapi peningkatan pelanggaran pajak tersebut, pihaknya membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS atau Faktur Fiktif). Proses klarifikasi dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2015 hingga 10 Juli 2015 melalui pemanggilan WP Pengguna untuk menghadap Account Representative (AR) dan Penyidik PNS di Kanwil DJP Jawa Tengah I. “Tujuan dibentuknya Satgas FP TBTS adalah sebagai soft law enforcement dan upaya persuasif untuk memberikan kesempatan kepada WP Pengguna untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar,” ujarnya.

Bila WP tidak bersedia melakukan pembetulan SPT Masa PPN, maka kasus WP akan ditingkatkan ke proses penyidikan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

DJP juga telah berupaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan faktur fiktif melalui Pendaftaran Ulang Sertifikat Elektronik untuk penerbitan e-faktur. Saat ini ada satu kasus yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu CV Putri Pertiwi Sejati dengan modus operandi menerbitkan FP TBTS yang melibatkan tersangka AA dan PTH alias H.

Selain itu, PPNS Kanwil DJP Jateng I sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan (lidik) terhadap 12 WP, dan jika dari 12 WP tersebut tidak bersedia untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)-nya maka akan ditingkatkan ke penyidikan.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya penagihan juga terus ditingkatkan dengan gijzeling (paksa badan) yang akan segera dilakukan terhadap WP yang memiliki tunggakan pajak macet di wilayah Kanwil DJP Jateng I, dengan total piutang sebesar Rp 1,2 triliun lebih termasuk piutang macet Rp 803,2 miliar lebih yang terdiri dari 108.000 Ketetapan atas 42.000 Wajib Pajak, yang didominasi oleh WP Badan yang penanggung pajaknya orang-orang pribadi.

Seiring dengan telah dicanangkannya program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh penunggak pajak tersebut dihimbau agar segera membetulkan SPT-nya dan melunasi tunggakan pajaknya serta menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kepatuhan pajak. “Mereka akan diberikan fasilitas untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut,” tandasnya. (dna/smu)