IPU Dinilai Manfaatkan Lahan Publik

147
Bambang Sadono. (Istimewa)
Bambang Sadono. (Istimewa)

SEMARANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bambang Sadono angkat bicara terkait tudingan pengacara PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) Prof Yusril Ihza Mahendra. Yusril sebelumnya menuding Bambang ngawur dalam menanggapi sengketa lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP). Bambang balik menuding PT IPU memanfaatkan lahan publik dengan membangun permukiman untuk kepentingan komersial di lahan sengketa.

Bambang Sadono menganggap PT IPU telah menyalahi peruntukan Hak Pengelolaan (HPL). Sebab sertifikat HPL menyatakan peruntukan lahan adalah untuk kepentingan promosi pembangunan (PRPP). ”Sekarang tolong terangkan apakah permukiman termasuk dalam kegiatan promosi pembangunan? Dari mana logikanya? Yang ngawur saya atau Yusril,” tandasnya.

Dia menambahkan dari sekitar 230 hektare lahan yang ada, yang dipakai PT PRPP hanya 45 hektare. Komposisi tersebut jelas tidak masuk akal dengan alasan apa pun. ”Dari 8 sertifikat HPL dengan 230 hektare lahan, jika pemanfaatannya seperti itu, logikanya mengakali atau tidak? Kalau mau bikin perumahan, mengapa tidak sejak awal tidak bebaskan jadi HGB (Hak Guna Bangunan),” tanya dia.

Dia juga menuding semua pihak yang terlibat dalam sengketa lahan tersebut tidak terbuka. Hal ini terbukti dengan hilangnya 8 sertifikat HPL. Dia mempertanyakan apakah Pemprov, PT IPU, atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berlaku curang atas hilangnya sertifikat itu. ”Kalau tidak ada maksud di balik itu, mengapa sertifikat bisa hilang? Siapa yang jahil? BPN, IPU, atau Pemprov, siapa yang mengakali?” cecarnya. Dia menduga sertifikat lahan tidak hilang tapi disembunyikan.

”Kalau sampai hilang, alangkah cerobohnya pemprov. Toh kalau hilang, datanya tentu ada di BPN. Tinggal bagaimana membuka seluasnya agar masyarakat yang menilai,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Jateng tersebut. Dia juga menyayangkan kasus tersebut seolah direduksi hanya menjadi pertengkaran antara Pemprov dan PT IPU saja. Padahal HPL adalah haknya publik.

Sebelumnya kuasa hukum PT IPU Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pendapat yang disampaikan Bambang Sadono ngawur dan tidak beralasan. Ia menyebutkan, jika PT IPU melakukan pelanggaran peruntukan HPL yang harus dipertanyakan adalah kenapa tidak ada koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pemprov Jateng dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengubah peruntukan lahan tersebut.

”Kalau mau bangun-bangun, sekarang Izin Mendirikan Bangunan itu siapa yang keluarkan? Dan jangan lupa pada saat penyerahan Hak Pengelolaan Lahan itu kepada Pemprov Jateng ada ketentuan selama peruntukannya sebagai pengembangan PRPP. Tapi kalau sekarang seperti kenapa dibebankan kepada PT IPU? Harusnya sebelum menyusun perda tata ruang itu ada koordinasi terlebih dahulu antara Pemkot Semarang dengan Pemprov Jateng. Padahal kalau peruntukannya diubah selain untuk PRPP maka HPL bisa dicabut,” katanya. (ric/ce1)