Tidak Kurangi Hak Tagih Pemkab

213
MANGKIR: Sejumlah anggota DPRD Demak banyak yang tidak datang dalam rapat paripurna, sehingga banyak kursi yang kosong. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MANGKIR: Sejumlah anggota DPRD Demak banyak yang tidak datang dalam rapat paripurna, sehingga banyak kursi yang kosong. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Penyisihan piutang sebesar Rp 10,4 miliar dinilai tidak akan mengurangi hak tagih pemerintah terhadap wajib pajak dan retribusi. Karena itu, hal tersebut bukanlah dinamakan pemutihan piutang. Sebaliknya, penyisihan piutang dilakukan guna memperhitungkan seberapa besar kemungkinan piutang tersebut tidak dapat tertagih.

Wabup Demak, Harwanto mengatakan, perhitungan penyisihan piutang tersebut telah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntasi pemerintah daerah. “Jadi, tetap hak tagih terus dilakukan,” katanya dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Demak 2014 digedung DPRD, kemarin.

Seperti diketahui, Fraksi PDIP sebelumnya mempertanyakan soal total piutang per 31 Desember 2014 yang ditangani Pemkab nilainya kurang lebih Rp 33,199 miliar. Piutang tersebut dinyatakan belum dirinci berdasarkan kualitasnya, baik piutang lancar, piutang ragu-ragu dan piutang macet.

Karena itu, sesuai dengan Perbup Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perbup Nomor 15 Tahun 2009 tersebut, nilai piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sebesar Rp 33.199.153.961. “Terhadap kemungkinan piutang tidak tertagih, maka dilakukan penyisihan piutang berdasar umur piutang yang telah dirinci dalam catatan atas laporan keuangan,” tambahnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna kemarin, banyak kursi dewan yang kosong melompong. Pada hari kedua puasa Ramadan tersebut, banyak anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. (hib/fth)