Geruduk Kejari, Tuntut Dewan Kembalikan Uang

210
LAPOR : Ketua Forum Lintas Pelaku, Kabupaten Pekalongan, Norzen Toat saat menunjukan berkas duplikasi APBD 1999-2004 di Kejari Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
LAPOR : Ketua Forum Lintas Pelaku, Kabupaten Pekalongan, Norzen Toat saat menunjukan berkas duplikasi APBD 1999-2004 di Kejari Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Lantaran tidak ada kejelasan penanganan 4 terdakwa korupsi duplikasi APBD 1999 – 2004, yaitu Khilmi Firdaus, Cokro Wahyudi, Ahmad Mustain Huda dan Syafrudin Huna, yang telah divonis Pengadilan Tipikor Semarang, Forum Lintas Pelaku (FLP) dan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan, Kamis (18/6) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan.

Mereka menanyakan kelanjutan kasus tersebut. Sebab setelah Kejari Pekalongan melakukan banding ke MA karena dinilai hukuman yang dijatuhkan ke 4 terdakwa korupsi duplikasi APBD 1999 – 2004, hingga kini tidak ada kelanjutan akan kasus tersebut.

Abdul Kadir, 56, warga Desa Prawasan RT 06 RW 05, Kecamatan Kedungwuni, mengungkapkan tiga terdakwa yang lain, yakni mantan Ketua dan Wakil DPRD 1999-2004, yakni Dulmanan, Rofi’i, dan Nahrowi sudah menjalani hukuman, namun yang 4 terdakwa yang sudah divonis tidak ada kejelasan. Menurutnya, Kejari Pekalongan seharusnya tidak tinggal diam akan kasus tersebut.

“Kedatangan kita hanya ingin minta kejelasan, bagaimana kasus empat terdakwa korupsi duplikasi APBD 1999 – 2004 selanjutnya, ini sudah dua tahun tidak ada kejelasan,” ungkap Kadir.

Ketua Forum Lintas Pelaku Kabupaten Pekalongan, Norzen Toat, mengaku pihaknya akan terus mengawal kasus korupsi duplikasi APBD tahun 1999-2004 tersebut hingga tuntas. Sebab uang yang dikorupsi 45 anggota DPRD saat itu nilainya sangat besar. Yakni setiap anggota menerima tidak lebih dari Rp 120 juta.

Menurutnya saat sidang kasus korupsi duplikasi APBD tahun 1999-2004, 8 Maret 2006, 45 anggota DPRD tersebut bersedia mengembalikan uang yang telah diterima. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kejari Pekalongan, bahwa mereka telah mengembalikan uang tersebut.

“Di koran tertulis 45 anggota DPRD tahun 1999-2004 bersedia mengembalikan uang yang diterima, tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan. Kejari belum pernah memberikan keterangan resmi akan pengembalian uang tersebut dari anggota DPRD,” kata Norzen Toat, sambil menunjukan cuplikan salah satu media.

Sementara itu, Kajari Pekalongan, Ahelya Abustam menegaskan bahwa kasus duplikasi APBD 1999 – 2004 dengan terdakwa Khilmi Firdaus, Cokro Wahyudi, Ahmad Mustain Huda dan Syafrudin Huna saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung (MA) dan belum inkrah akan putusan tersebut. “Kalau sudah ada inkrah dari MA, akan segera kita tindaklanjuti, kita eksekusi,” tegasnya. (thd/ric)