SEMARANG – DPRD Jateng sepertinya masih belum puas dengan penjelasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait LHP BPK RI atas APBD Jateng TA 2014 yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi dengan beberapa catatan. Dewan bakal memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) untuk menindaklanjuti LHP APBD Jateng tersebut.

Rencananya Badan Anggaran (Banggar) bakal menelusuri catatan apa saja yang diberikan BPK tersebut. Langkah ini dilakukan mengingat DPRD Jateng tidak bisa membentuk panitia kerja (Panja) Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014 sesuai Tatib DPRD Jateng Pasal 180 dan 181, jika opini yang diberikan BPK RI adalah WTP. ”Jadi nanti kami tetap meninjaklanjuti LHP APBD 2014 itu dengan memanggil BPK RI dan sejumlah institusi lain,” kata Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, kemarin.

Dia menambahkan, dewan bakal mengundang BPK RI Senin (22/6); kemudian mengundang LSM Fitra Selasa (23/6) serta Rabu (23/6) Banggar memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ”Kami ingin agar semua bisa menganalisa dan mengali bersama terkait dengan LHP BPK RI dan catatan-catatan yang diberikan,” imbuhnya.

Dewan mengaku perlu melakukan itu, karena penjelasan Ganjar belum memuaskan. Bahkan, ketika Dewan meminta jawaban, Ganjar tidak memberikan jawaban yang pasti. ”Dari Banggar itu nanti akan dipertajam lagi di Komisi. Ini ada apa kok sampai ada catatan,” tambah Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudhi Sancoyo.

Dewan juga menyayangkan pola komunikasi Ganjar Pranowo yang dinilai semaunya. Padahal sebagai pemimpin, Ganjar mestinya harus bisa menjaga pola komunikasi yang bagus, baik dengan publik atau dengan DPRD Jateng. ”Ya mestinya kalau komunikasi yang bagus, jangan saling menyakiti. Kita kan bekerja sama-sama untuk membangun Jateng,” tambahnya. (fth/ric/ce1)