BOYAMINweb

“Jika polisi hanya melihat sepotong-potong kasus ini, maka ya hanya akan jadi pepesan kosong saja. Sumber masalahnya di situ (perpindahan kasda dari Bank Agro ke BTPN).”
Boyamin Saiman
Koordinator MAKI

BARUSARI – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang diminta mengusut kasus dugaan korupsi deposito Kasda Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang senilai Rp 22,7 miliar secara utuh atau tidak memotong mata rantai dalam lingkaran kasus korupsi tersebut.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan, pihak penyidik Polrestabes Semarang harus melacak sejak perpindahan uang Kasda Pemkot Semarang senilai Rp 45 miliar dari Bank Agro ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 2007.

”Pindahnya tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dari Bank Agro ke BTPN, diikuti oleh pindahnya uang kasda. Nah, ini yang seharusnya ditelusuri. Siapa yang mempertanggungjawabkan pada waktu itu? Kenapa bisa dipindah? Siapa yang menyetujui? Sekarang uangnya ke mana saja?” kata Boyamin kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (18/6).

Dikatakan Boyamin, kasus ini tidak bisa dilihat secara sepotong-potong. Pihak penyidik kepolisian seharusnya bersungguh-sungguh untuk mengungkap kasus korupsi ini. ”Perpindahan itu kan seharusnya dari rekening A ke rekening B. Semua jejak transaksi bisa ditelusuri,” ungkapnya.

Menurutnya, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang seharusnya melihat bahwa ini adalah kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

”Jika polisi hanya melihat sepotong-potong kasus ini, maka ya hanya akan jadi pepesan kosong saja. Sumber masalahnya di situ (perpindahan kasda dari Bank Agro ke BTPN),” ujar Boyamin.

Boyamin mengaku, proses penyidikan dalam kasus raibnya deposito pemkot Rp 22,7 miliar ini sangat tidak menggembirakan. Selain sangat lamban, juga terkesan tebang pilih.

Sejak menetapkan Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Suhantoro, Kepala UPTD Kasda DPKAD Pemkot Semarang, sebagai tersangka pada 9 April lalu, hingga kini penanganan kasus ini tidak mengalami perkembangan berarti.

Boyamin mendorong agar penyidik di Polrestabes Semarang dapat segera mengembangkan dan menuntaskan kasus ini. Penyidik juga harus berani mengungkap oknum-oknum pejabat yang menikmati uang negara ini.

”Penyidik terlalu lama berkutat di DAK, sementara oknum pejabat pemkot lain yang diduga menikmati dana kasda belum tersentuh. Penegakan kasus korupsi tidak boleh tebang pilih,” tegas Boyamin.

Sebelumnya penyidik telah memeriksa dua mantan Wali Kota Semarang, yakni Sukawi Sutarip dan Soemarmo HS. Termasuk Kepala DPKAD Pemkot Yudi Mardiana.

Menurut Boyamin, penuntasan kasus korupsi dana pemkot senilai Rp 22,7 miliar dapat menjadi momentum pembersihan oknum-oknum pejabat korup. Apalagi Pemkot Semarang akan segera menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota akhir tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DI Jogjakarta sebelumnya menyatakan, dana Rp 22,7 miliar yang diklaim Pemkot Semarang tidak pernah masuk ke sistem perbankan. Dalam analisis terhadap transaksi perbankan, OJK menemukan dana pemkot di BTPN hanya Rp 514 juta dalam bentuk tiga deposito dan Rp 82,2 juta berupa giro.

Sementara itu, hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Semarang juga memastikan bahwa dokumen deposito senilai Rp 22,7 miliar adalah palsu.

Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini semakin diperkuat oleh keterangan Suwiji, pengacara DAK. Menurut Suwiji, dana senilai Rp 22,7 miliar milik Pemkot Semarang tidak pernah masuk ke pencatatan di BTPN, melainkan dibagi-bagikan kembali ke oknum pejabat pemkot.

Savitri Kusumawardhani, pengacara BTPN dalam kasus gugatan perdata pemkot ke BTPN menegaskan, berdasarkan historis transaksi keuangan di BTPN, terhitung sejak 2007-2014 dana Pemkot Semarang di giro sebesar Rp 82,2 juta dan pada rekening deposito sebesar Rp 514 juta yang terdiri atas tiga deposito.

Sementara itu, dalam gugatan perdata, pihak pemkot menyatakan, per 10 November 2014 total dana yang berada di Bank BTPN Rp 22,7 miliar. Sebelumnya pada 6 November 2014 pemkot mengirimkan surat kepada DAK untuk menempatkan dana Rp 22,7 miliar ke dalam bentuk deposito atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Bank BTPN Cabang Sinaya Pandanaran Kota Semarang.

Terhadap permintaan tersebut, telah diterbitkan Bilyet Deposito Berjangka Bank BTPN No DG 199515 atas nama wali kota Cq Kas Umum Daerah tertanggal 10 November 2014 sebesar Rp 22,7 miliar. Deposito inilah yang telah dinyatakan palsu oleh polisi. (amu/aro/ce1)