Pemkot Didesak Bongkar Videotron

159

BALAI KOTA – Anggota DPRD Kota Semarang mendesak kepada pemkot untuk segera membongkar videotron di depan Gedung Pandanaran Jalan Pemuda. Pasalnya, keberadaan videotron tersebut dinilai melanggar perda penyelenggaraan reklame. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) 2010–2015 DPRD Kota Semarang yang harus dilaksanakan Pemkot Semarang.

”Kami sangat menyayangkan pemkot yang sudah membuat aturan sendiri kalau kawasan Tugu Muda dalam radius 300 meter harus bersih dari reklame, tapi kenyataannya malah dilanggar,” kata Ari Purbono, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (18/6) kemarin.

Ari mengatakan, dalam pembahasan pansus sekitar awal Mei 2015 lalu, pemkot mengakui keberadaan videotron yang dibangun dari dana bagi hasil cukai dan tembakau itu melanggar aturan. Sehingga pansus merekomendasikan pemkot untuk menindaklanjuti dengan melakukan pembongkaran lewat petugas penegak perda, yakni satpol PP.

”Rekomendasi pansus itu sudah keputusan bersama. Jadi harus dilaksanakan. Apalagi sudah menjadi surat keputusan DPRD. Pemkot harus melakukan sesuai dengan kesepakatan bersama saat pembahasan pansus. Namun sampai sekarang videotron yang melanggar itu belum juga dibongkar. Mungkin mennunggu anggaran perubahan 2015 untuk membongkar,” ujarnya.

Pihaknya mengusulkan videotron itu dipindah ke depan kawasan balai kota yang belum memiliki fasilitas informasi yang sifatnya komunikatif seperti videotron. Selama ini, kata Ari, di kantor balai kota hanya memiliki baliho yang dinilai kurang menarik.

”Kami usul videotron di kawasan Tugu Muda dipindah saja ke depan kantor wali kota. Baliho pemkot yang di pojok itu kurang komunikatif. Kami harap itu bisa jadi masukan buat pemkot nantinya,” katanya

Ketua Pansus Reklame DPRD Kota Semarang, Wisnu Pujonggo, juga menyampaikan bahwa videotron milik pemkot di area Tugu Muda melanggar perda reklame, sehingga harus dibongkar. Di area Tugu Muda sudah diatur sebagai wilayah putih atau bebas reklame, terkecuali Semarang Traffic Management Center (SMTC) karena untuk kepentingan pihak kepolisian dalam memberi informasi layanan sosial.

”Boleh untuk komersial, tapi tidak semua, ada porsinya. Itu sesuai dengan hasil revisi perda reklame 2012. Intinya SMTC itu dikelola polrestabes dan pemkot. Untuk pelaksanaannya dikerjasamakan pihak ketiga, dan pihak ketiga diberi batasan untuk mengiklan. Lha sekarang malah berdiri videotron milik Disperindag, itu jelas melanggar,” tegasnya. (mha/aro/ce1)