SEMARANG – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak seluruh pekerja. Tidak hanya bagi pekerja tetap, tetapi juga bagi pekerja outsourcing, pekerja dalam masa percobaan, bahkan pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan. Dalam hal ini, pengusaha tidak dapat mengelak untuk membayarkannya dengan dalih tidak ada aturan, perusahaan dalam kondisi sepi, tidak ada order, dan masih banyak argumen yang lainnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah Slamet Kaswanto, Kamis (18/6). Menurutnya, semua ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994. ”Hingga saat ini tidak ada satu peraturan yang mencabut berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, sehingga secara hukum peraturan mengenai THR ini masih berlaku secara sah dan mengikat,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Slamet menambahkan, masih berlakunya peraturan mengenai THR ini juga ditegaskan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui beberapa surat edaran kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Di antaranya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.07/MEN/VI/2015 tertanggal 3 Juni Tahun 2015 tentang Kewajiban Pengusaha Membayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Imbauan Mudik Bersama. ”Sesuai ketentuan tentang THR tersebut, THR wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya,” imbuhnya.

Atas hal itu, Slamet mendesak pemerintah dan segenap jajarannya sampai ke tingkat kota/kabupaten untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pengusaha yang tidak membayarkan THR bagi para pekerjanya. ”Agar memberikan efek jera terhadap para pengusaha nakal, pemerintah harus mencabut izin usaha para pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada pekerjanya,” terangnya.

Dia juga memandang perlu adanya Perda Ketenagakerjaan di setiap daerah yang memberikan sanksi tegas pidana bagi para pengusaha yang tidak menjalankan kewajiban membayarkan THR. Sementara bagi para pekerja yang telah bekerja secara berturut-turut selama tiga bulan atau lebih dan tidak mendapatkan THR, pihaknya siap menerima pengaduan untuk menuntut haknya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng Wika Bintang menjelaskan, menurut aturan yang berlaku ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar THR kepada pekerjanya, maka perusahaan tersebut harus melaporkan ke Direktorat atau pihak pengawas dua bulan sebelum lebaran. Meskipun begitu, ia mengklaim hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan ketidakmampuan membayar THR. ”Artinya, masa berlaku untuk melapor untuk tidak membayar THR H-7 sudah habis,” terangnya.

Atas hal itu, Wika memberikan apresiasi kepada perusahaan yang selalu membayarkan THR tiap tahunnya. Ia juga berjanji akan terus memantau jika masih ada perusahaan di Jawa Tengah yang masih belum membayarkan THR kepada pekerjanya. ”Nantinya kami akan bantu tenaga kerja tersebut untuk menerima haknya. Caranya dengan langsung menghubungi perusahaan tersebut dan menurunkan pengawas untuk menanyakan apa yang terjadi sehingga belum membayar THR,” tukasnya. (fai/ric/ce1)