JELANG RAMADAN : Sebanyak 3.673 botol miras berbagai merek dimusnahkan di halaman depan Mapolresta Pekalongan, Rabu (17/6) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
JELANG RAMADAN : Sebanyak 3.673 botol miras berbagai merek dimusnahkan di halaman depan Mapolresta Pekalongan, Rabu (17/6) kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN-Menjelang Ramadan, sebanyak 3.673 botol minuman keras (miras) berbagai merek dan 3 jerigen tuak/ciu dimusnahkan di halaman depan Mapolresta Pekalongan, Rabu (17/6) kemarin. Ribuan miras tersebut disita dari sejumlah warung remang-remang yang ada di wilayah Kota Pekalongan serta hasil razia petugas dalam Operasi Cipta Kondisi selama sebulan terakhir.

Pemusnahan tersebut disaksikan oleh Muspida Kota Pekalongan, ketua MUI, ketua Front Pembela Islam (FPI) dan tokoh mayarakat Kota Pekalongan. “Pemusnahan barang haram ini sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum untuk menjaga kondusivitas selama Ramadan. Sehingga umat muslim dapat berpuasa dengan khusyuk, aman dan lancar,” kata Kapolresta Pekalongan, AKBP Luthfie Sulistiawan
Pihaknya berharap, minimal dalam satu bulan mendatang Kota Pekalongan terbebas dari miras. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar saling menghormati selama Ramadan. “Terkait Kamtibmas menjelang Lebaran, kami minta masyarakat lebih waspada, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya,” katanya.

Sementara itu, Ketua FPI, Abu Ayash mempertanyakan apakah dari ribuan botol miras yang dimusnahkan ada yang berasal dari kawasan Dupan. “Kalau memang ada, berarti itu prestasi membanggakan dari pihak kepolisian. Kalau belum ada, mari kita cari bareng. Kenapa pihak berwajib, terkesan ada jarak dengan Dupan?” katanya penuh selidik.

Terkait aksi sweeping yang kerap dilakukan kelompoknya selama Ramadan, Abu Ayash menegaskan bahwa aksi tersebut hanya alternatif terakhir jika pihak berwajib tidak bergerak. Namun selama ini sudah responsif dan cepat tanggap, sehingga pihaknya akan menahan diri. “Itu (sweeping, red) memang tugas aparat. Kami tinggal mengecek hasil tindakan dari pihak berwajib saja. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan Perda yang berlaku,” jelasnya. (han/ida)