Soroti Bansos Rp 15,9 M Tak Cair

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

SEMARANG – Tidak terserapnya dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Jateng senilai Rp 15,9 miliar di tahun 2014 mendapat sorotan dewan. Padahal, dana itu sangat dibutuhkan masyarakat dan bisa untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Jateng.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan belanja bantuan sosial tahun 2014 sebesar Rp 39,226 miliar. Tapi dalam kenyataannya realisasinya hanya mencapai 59,53 persen dan masih belum terserap Rp 15,9 miliar. ”Kalau memang demi efisiensi itu bagus, tapi ini kan angka penyerapannya sangat sedikit. Jika dibanding Silpa yang mencapai Rp 1,688 triliun yang terserap hanya 0,9 persen,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, gubernur mengklaim besarnya dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 sebagai wujud keberhasilan efisiensi. Terutama untuk penyaluran dana bansos yang tidak dicairkan karena tidak jelas siapa yang mengajukan. ”Jika kebijakan ini agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan itu bagus. Tapi jangan sampai Silpa tinggi membuat program terbengkalai,” tambahnya.

Dewan juga menyorot aturan baru terkait dengan penerima dana hibah dan bansos yang harus berbadan hukum sesuai UU No.23/2014 tentang Pemda. Jika itu diberlakukan, jelas bakal banyak anggaran hibah tidak bisa disalurkan. ”Harus ada evaluasi terkait mekanisme pengajuan dan pencairan dana hibah dan bantuan sosial. Karena dana ini terbukti bisa memberdayakan masyarakat dari aspek ekonomi dan manfaatnya bisa dirasakan langsung,” tambah anggota Fraksi PKB DPRD Jateng, Chamim Irfani.

Chamim menambahkan, warga nahdliyin merupakan bagian dari penerima manfaat dana hibah dan bansos. Tapi karena banyak yang tidak cair mereka pun kecewa, padahal proposal dan persyaratan administrasi sudah dilengkapi. ”Kalau memang aturan baru diterapkan, harus ada sosialisasi sejak awal dan cepat. Jangan sampai membuat masyarakat kecewa dan bingung dengan aturan baru,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

Berita sebelumyaTujuh Calon Independen Lolos
Berita berikutnyaDesak Berantas Pekat
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -