MINTA PENANGGUHAN: Mantan Kepala BKPM-PB dan A Kota Semarang, Dra Harini Krisniati usai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Semarang Pesona Asia (SPA) tahun 2007. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MINTA PENANGGUHAN: Mantan Kepala BKPM-PB dan A Kota Semarang, Dra Harini Krisniati usai menjalani persidangan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Semarang Pesona Asia (SPA) tahun 2007. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang bersikukuh penyidikannya terhadap kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Semarang Pesona Asia (SPA) tahun 2007, telah sah dan sesuai prosedur hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam sidang beragendakan tanggapan JPU atas keberatan terdakwa mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPM-PB dan A) Kota Semarang, Dra Harini Krisniati, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6) kemarin.

Sidang yang baru dimulai pukul 13.24, Harini didampingi sahabat dan keluarganya. Tampak jajaran kejaksaan, terlihat ketua tim penyidik SPA 2007, Dadang Suryawan memantaui jalannya persidangan. Ia duduk di pojok kanan kursi peserta sidang untuk umum dan sidang selesai pukul 14.10.

Dalam kesempatan itu, JPU dari Kejari Semarang, Harwanti membantah jika penyidikan tidak sah. Dia menuturkan, hal itu bisa dilihat dari surat perintah penyidikan yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kejari Semarang.

”Penetapan tersangka tidak berdasarkan alat bukti yang sah, itu juga tidak benar. Itu dapat dilihat berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut,” kata Harwanti didampingi Mona Simanjutak dan Meta di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.
Selain itu, Harwanti juga menyebutkan bahwa semua keberatan yang disampaikan kuasa hukum Harini tidak berdasar. Sehingga patut ditolak atau dikesampingkan. ”Kami meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan oleh JPU telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap,” tegas Harwanti.

Usai penyampaian tanggapan JPU, Harini langsung mempertanyakan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukumnya. Dia beralasan, penangguhan diajukan karena kesehatannya yang tidak menentu. Selain itu, Harini beralasan bahwa dirinya selalu kooperatif sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi SPA hingga menjalani persidangan.

”Beberapa waktu lalu, kami mengajukan penangguhan penahanan. Apakah masih ada kesempatan dikabulkan penangguhan tersebut? Meskipun sudah saya maksimalkan untuk bisa mengikuti sidang seperti ini, kesehatan saya tidak mampu yang mulia. Saya mohon penangguhan bisa dipertimbangkan,” kata Harini.

Atas permohonan Harini tersebut, Ketua Majelis Hakim Gatot Susanto menjawab bahwa majelis hakim tidak bisa mengabulkan permohonan penangguhan tersebut. Pasalnya, saat dilimpahkan ke pengadilan, Harini sudah ditahan oleh penyidik dan JPU.

Hakim Gatot menyebutkan dalam melakukan penahanan ada alasan subjektif dan objektif. Hal itu tentunya melihat kondisi kesehatan terdakwa dan juga sikap terdakwa dalam upaya penyelesaian kasus ini. ”Kami tidak pernah menangguhkan penahanan, kecuali ada pembantaran. Kecuali saat kami terima, terdakwa tidak ditahan, maka kami tidak akan menahan,” sebutnya.

Usai sidang, kuasa hukum Harini, Joko Suwarno menyatakan, penahanan atas Harini merupakan pelanggaran HAM. Joko beralasan, proses hukum dalam penyidikan kasus Harini yang tidak benar sehingga penahanannya juga tidak benar.

”Kami menganggap penahanan terdakwa melanggar HAM karena kami meyakini proses hukum dalam penyidikan tidak benar. Penetapan tersangka Harini tidak sah menurut hukum karena penetapan tersangka bukan dalam proses penyidikan melainkan penyelidikan,” ujarnya.

Selain itu, penetapan tersangka Harini tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah menurut hukum. Sehingga, dengan tidak sahnya penyidikan maka penuntutan pun harusnya tidak sah. Dengan adanya proses yang tidak benar ini, untuk menjaga HAM, maka penahanan Harini harus ditangguhkan.

”Selama ini terdakwa tidak pernah mengganggu penyidikan sewaktu menjadi tersangka dan tidak mengganggu proses penuntutan. Tidak mungkin menghilangkan alat bukti atau memengaruhi saksi, bahkan melarikan diri. Sehingga sudah seharusnya penangguhan penahanan dilakukan,” jelasnya. (bj/ida/ce1)