Pemprov Diminta Antisipasi

177

SEMARANG – Menjelang Ramadan, DPRD Jateng mulai bersafari ke sejumlah Pasar Tradisional. Kemarin, Komisi B DPRD Jateng sudah meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Projo, Ambarawa serta pasar Kaliwungu, Kendal. Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui lonjakan harga sembako menjelang Ramadan dan Lebaran.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Ikhsan Mustofa mengatakan, dari kunjungan di sejumlah pasar, harga sembako sudah mulai naik. Meski begitu, lonjakan masih belum tinggi dan belum meresahkan. Misalnya daging sapi dari yang awalnya Rp 90 ribu, sekarang menjadi Rp 100 ribu. ”Ada lonjakan tapi belum terlalu tinggi. Tapi ini tetap harus diwaspadai,” katanya, kemarin.

Politisi PKS ini menambahkan, pemprov mestinya bisa mengantisipasi kelangkaan atau lonjakan harga sembako. Sebab, sudah menjadi semacam tradisi jika setiap menjelang Ramadan dan Lebaran harga pasti naik. Meski begitu, sejauh ini stok untuk kebutuhan masyarakat Jateng masih aman. ”Harusnya ada antisipasi sejak dini, agar stok tetap ada dan harga stabil. Pemerintah mestinya lebih tahu kondisi itu,” imbuhnya.

Pemprov mestinya benar-benar bisa memanfaatkan tim pengendali harga di pasaran. Kalau memang naik, harusnya para petani juga harus ikut merasakannya. Tidak seperti sekarang, ketika harga naik, justru pedagang dan tengkulak yang untung. ”Seperti beras itu kan dari petani, mestinya mereka juga berhak untuk ikut merasakannya. Tapi nyatanya justru pedagang yang untung,” tambahnya.

Dewan meminta agar pemerintah turut campur dan memperketat pengawasan di lapangan. Agar stok barang yang ada, harganya stabil meski di tengah permintaan yang meningkat. ”Harus ada pengawasan ketat, jangan sampai justru masyarakat bawah yang dirugikan,” tambah anggota Komisi B DPRD Jateng, Helmi Turmudzi.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, tradisi lonjakan menjelang Ramadan harus diputus. Salah satunya dengan mempersiapkan stok cukup dan melakukan pengawasan di lapangan. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan ada permainan harga di lapangan. ”Pemprov Jateng dan pemerintah daerah harus lebih proaktif dan ketat melakukan pengawasan di bawah. Agar harga jika naik juga tidak terlalu tinggi dan masih terjangkau,” tambahnya. (fth/ric/ce1)