PROTES : Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekalongan saat memprotes hukuman pelanggar Perda Miras yang ringan di PN Pekalongan, kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
PROTES : Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekalongan saat memprotes hukuman pelanggar Perda Miras yang ringan di PN Pekalongan, kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekalongan mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, kemarin. Mereka mengajukan protes, karena selama ini hukuman tipiring, khususnya terhadap penjual miras dianggap terlalu ringan.

Rombongan FPI Kota Pekalongan dipimpin Wakil Ketua M Shodiq serta Sekretaris Fatkurohman. Rombongan disambut Wakil Ketua PN yang baru, Purnawan, Humas PN R Hendy dan perwakilan hakim. Ketua DPW FPI Kota Pekalongan Abu Ayash mengutarakan, bahwa di Pekalongan sudah diterbitkan Perda Miras dengan tegas. Namun selama ini pelaku miras baik penjual maupun peminum hanya dihukum ringan. Hanya denda ringan dan maksimal percobaan saja.

Sebelum ke PN, pihaknya sudah melakukan konsolidasi ke Kepolisian dan Pemkot, dan memang penentu hukuman adalah pengadilan. “Dan kami dapat kesimpulan bahwa, proses hukuman memang disini, pemerintah pemilik Perda, polisi dan Satpol penegak, dan PN penentu hukumannya,” jelasnya.

“Kami menanggung beban ulama, untuk membuat generasi muda bebas dari miras. Sebenarnya semua ulama Pekalongan ingin turut protes, namun kebetulan hanya kami yang kober (sempat. red),” ucap Ayash.

Ditambahkan Wakil Ketua FPI M Shodiq, bahwa pihaknya menganggap omong kosong kalau Hakim mempertimbangkan sosial masyarakat dalam memberi hukuman, yang menjadi dasar selama ini. “Karena saya yakin hakim sendiri tidak tahu sosiologis warga Pekalongan. Kalau mempertimbangkan faktor ekonomis penjual, harus juga mempertimbangkan faktor efek dari penjualan miras di masyarakat,” sesalnya. “Selama ini juga, hampir semua pelaku tidak dihukum sesuai Perda, bahkan sangat ringan,” tegasnya lagi.

Wakil PN Pekalongan Purnawan, menerima baik masukan dari organisasi masyarakat tersebut. “Kami juga harus menjelaskan bahwa, selama ini kami melakukan sidang sesuai dengan UU yang ditetapkan. Karena ada batas minimal dan maksimal, itulah tugas kami memilih yang tepat,” jelasnya. Pihaknya mewakili PN juga menerangkan, saat ini semua perkara diinfokan terbuka. Bisa diakses. Jadi semua orang bisa memantau.

Terkait putusan tipiring maksimal hanya kukuman percobaan, pihaknya menegaskan dalam memutuskan hukum, bagi hakim hukuman percobaan juga merupakan hukuman bagi terdakwa.

“Bila selama ini putusan Pengadilan (terkait tipiring miras) kurang menggembirakan, bisa kita buka lagi,” terangnya.
Humas PN, Hendy Saputro menambahkan, bahwa ukuran keadilan masing-masing hakim memang berbeda. “Ukuran keadilan setiap hakim beda. Namun kami ucapkan terimakasih atas aspirasi teman-teman,” ucapnya. Terkait masukan tersebut, pihaknya akan menggelar pertemuan intern terkait hukuman pelaku miras dengan mempertimbangkan faktor sosiologis di masyarakat.

Diungkapkan Hendy bahwa tipiring sesuai KUHAP, hukuman maksimal memang 3 bulan kurungan. “Kami akui karema selama ini hanya denda dan hukuman percobaan saja,” jelasnya.

Hal tersebut dikarenakan dalam KUHAP pilihannya hanya dua, denda atau kurungan. Denda yang dibebankan variasi Rp 50 ribu sampai terbesar Rp 500 ribu. “Selama ini kami memutuskan perkara tipiring sudah sesuai Perda. Namun tetap dengan pertimbangan sosial ekonomi pelaku,” ucapnya. (han/ric)