13 Pejabat Layak Jadi Sekda Demak

354

DEMAK-Panitia seleksi (pansel) jabatan tinggi pratama (JPT) Sekretaris Daerah Pemkab Demak, kemarin (11/6), merilis nama-nama pejabat struktural eselon II b yang layak maju berkompetisi dalam pengisian kursi sekda. Setidaknya ada 13 pejabat yang dinilai memenuhi syarat administratif, sehingga dapat mencalonkan diri dalam perebutan jabatan sekda yang masih lowong tersebut.

Ketua pansel, Windu Sunardi SH, mengungkapkan, para pejabat tersebut dipersilakan untuk mendaftarkan diri di pansel yang berkantor di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kita berharap, kawan-kawan pejabat yang memenuhi persyaratan administratif ini dapat mendaftarkan diri segera. Pansel sangat terbuka,”ujar Windu kepada Jawa Pos Radar Semarang di kantornya, kemarin.

Dia mengatakan, pansel telah dibentuk, dan dirinya sebagai ketua dari unsur pemerintah. Sedangkan anggota pansel adalah Agus Supriyanto (unsur pemerintah/Asisten III), Anjar Gunadi (unsur pmerintah/Kepala BPBD), Purwono Sasmito (unsur pakar/mantan Sekda), Bambang Soesetiarto (pakar/ mantan Kepala Bapermas KB), Dr Edy Lisdiono SH MHum (unsur akademisi/ Dekan Fakultas Hukum, Untag Semarang), dan Giyah Yuliari (akademisi Fakultas Ekonomi Untag Semarang).

Menurutnya, komposisi tim pansel 45 persen dari unsur pemerintah dan 55 persen dari unsur luar pemerintah. Selain pansel, untuk kelancaran tugasnya, juga dibantu sekretariat pansel yang diketuai Doso Purnomo (Staf Ahli Bupati).

Pembentukan pansel tersebut sesuai dengan SK Bupati Nomor 800/393/2015 tertanggal 27 Mei 2015 serta sesuai dengan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian JPT secara terbuka untuk PNS kabupaten /kota dalam wilayah Provinsi Jateng.

Windu Sunardi mengatakan, untuk proses seleksi JPT Sekda itu, BKD telah menganggarkan dana sebesar Rp 195 juta dalam APBD Perubahan ini. Dia menuturkan, sejak adanya kekosongan jabatan sekda sekitar November 2013, maka jabatan tersebut kemudian diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Sekda, yakni dr Singgih Setyono MMR. SK Plt tersebut langsung dari gubernur dan berlaku hingga ada jabatan sekda definitif.

Munculnya kabar tentang UU kepegawaian yang baru sempat membuat galau termasuk dalam proses pengisian jabatan sekda tersebut. Hingga akhirnya, terbit UU ASN tersebut. Dalam pasal 118 pun disebutkan, untuk pengisian jabatan eselon II harus dilakukan seleksi secara terbuka. Munculnya UU tersebut kemudian diikuti adanya 21 peraturan pemerintah (PP) dan 3 peraturan presiden (Perpres). Namun sepanjang 2014, PP terkait justru belum muncul dan hanya ada Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tersebut serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa tiga bulan sejak jabatan kosong maka harus diisi.

“Meski begitu, semua daerah yang hendak mengisi jabatan sekda tetap galau,”kata Windu yang juga menjabat sebagai Kepala BKD Pemkab Demak didampingi Kabid Bidang Pengembangan BKD, Mulyanto dan Kasubid Formasi BKD Donny Prabowo ini.

Windu menambahkan, pada akhirnya, awal 2015 muncul UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada serentak. Terkait UU ini, Demak ternyata masuk dalam tahap pertama yang ikut pilkada serentak tersebut. Dalam UU itu, utamanya pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa petahana dilarang melakukan penggantian pejabat, yakni 6 bulan sebelum akhir masa jabatan (AMJ).

“Yang perlu didigarisbawahi bahwa dalam pasal itu adalah penggantian. Sedangkan, terkait jabatan sekda ini adalah pengisian. Karena itu, konteksnya berbeda antara penggantian dan pengisian,”ujar Windu.

Menurutnya, secara legal formal, AMJ bupati sendiri berakhir 3 Mei 2016. “Andaikan pilkada itu 9 Desember 2015, apakah mungkin AMJ bupati beberapa hari setelah pilkada itu. Tentu tidak mungkin. Sebab, kalau pilkada berjalan normal saja tetap butuh waktu hingga tiga bulanan. Apalagi jika ada gugatan pilkada tentu AMJ bupati tetap mendekati Mei,”katanya.

Karena itu, kata dia, pengisian jabatan sekda tersebut tidak terkait dengan isu pilkada Desember 2015 ini. Selain itu, pengisian tersebut juga tidak diulur-ulur. “Sebab, semua ada kronologinya termasuk terbitnya UU ASN (Aparatur Sipil Negara) Nomor 5 Tahun 2014 sehingga pedoman pengisian jabatan sekda ada perubahan dari sistem yang dijalankan sebelumnya. Karena itu, dalam kompetisi ini, masing-masing kandidat sekda dapat bersaing bebas. Tidak ada yang bisa menentukan atau titipan. Apalagi, nanti juga ada proses assessment center secara independen di provinsi, sehingga tidak bisa ditembus untuk kepentingan tertentu,”jelas Windu. Seperti diketahui, pendaftaran seleksi sekda dibuka hingga 26 Juni, dan diumumkan 5 Agustus mendatang.(hib/aro)