PNS Diminta Tidak Neko-Neko

269
DILANTIK : Bupati Pekalongan, Drs. H. Amat Antono, M.Si., saat melantik Dra. Mukaromah Syakoer, MM., menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
DILANTIK : Bupati Pekalongan, Drs. H. Amat Antono, M.Si., saat melantik Dra. Mukaromah Syakoer, MM., menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Dra. Mukaromah Syakoer, MM., Rabu (10/6) diambil sumpah dan dilantik menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan oleh Bupati Pekalongan, Drs. H. Amat Antono, M.Si.

Pelantikan yang dilangsungkan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Muspida, seluruh Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan perwakilan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan, Drs. H. Amat Antono, M.Si., mengungkapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, harus menguasai paling sedikit 3 buah Undang-Undang, yaitu UU No. 5 Th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurutnya ketiga Undang-Undang tersebut menuntut PNS untuk keluar dari zona nyaman ke zona kompetitif. Selain itu untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan netral dari intervensi politik, serta mempunyai daya saing agar bisa bekerja dengan baik.

“Bukan berapa lama saudara mempersiapkan diri, tetapi keberanian untuk memutuskan dan memulai, karena kalau tidak pernah berbuat, tidak akan ada prestasi. Untuk itu saya minta PNS harus berani mengambil sikap, sesuai perundang-undangan dan jangan neko-neko,” ungkap Bupati, usai melakukan pelantikan.

Dia juga berpesan kepada Sekda yang baru dilantik, agar tahu secara persis tupoksinya. Yaitu bisa menjabarkan kebijakan Bupati, untuk diteruskan kepada para pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan maupun masyarakat, juga mencarikan usulan dari masyarakat dan para Kepala Dinas untuk diteruskan kepada Bupati. Serta Sekda diharapkan mampu menjadi fasilitator atau menjembatani, antara eksekutif dan legislatif.

Menurutnya Sekda adalah pejabat pembantu utamanya Bupati, yang sifatnya strategis teknis. Sehingga jangan sampai porsi Bupati diambil alih, sedangkan fungsi stafnya malah ditinggalkan. “Sekda harus mampu mewujudkan Kabupaten Pekalongan, mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di Tahun 2015, “ tegasnya. (thd/ric)