DILIMPAHKAN: Ketua DPD Golkar Demak Budi Ahmadi berlari saat menuju mobil tahanan yang hendak membawanya dari kejaksaan ke Rutan Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DILIMPAHKAN: Ketua DPD Golkar Demak Budi Ahmadi berlari saat menuju mobil tahanan yang hendak membawanya dari kejaksaan ke Rutan Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Ketua DPD Partai Golkar Demak, Budi Ahmadi dipindah penahanannya ke rumah tahanan (Rutan) Demak, kemarin. pemindahan dilakukan setelah penyidik kepolisian melimpahkan berkas tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Budi Ahmadi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Demak diduga melakukan korupsi dana bantuan partai politik selama tiga tahun, yakni 2010, 2011 dan 2012. Total perolehan dana banpol yang diterima Golkar ad Rp 399 juta. Dengan rincian, setiap tahun itu, Partai Golkar mendapatkan banpol sebesar Rp 133 juta.

Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat, total nilai kerugian negara mencapai Rp 224 juta. Tersangka juga telah mengembalikan dana banpol tersebut saat masa penyidikan di kepolisian sebesar Rp 160 juta. Karena itu, masih ada kekurangan pengembalian sebesar Rp 64 juta.

Kajari Demak, Nur Asiyah mengungkapkan, meski sebagian besar kerugian negara telah dikembalikan, namun hal itu tidak berpengaruh atau menghapuskan proses hukum. Sebaliknya, pengembalian uang hanya meringankan hukuman. Pihaknya tidak bisa memberikan penangguhana penahanan terhadap tersangka lantaran kejaksaan hanya melanjutkan proses hukum. Sebab, sebelum diserahkan ke kejaksaan, pihak kepolisian telah menahannya lebih dulu. “Pengajuan penangguhan penahanan tersangka sudah kita proses. Tapi, jaksa penuntut umum (JPU) telah memutuskan agar tetap ditahan. Karena itu, penahanan tetap dilakukan hingga 20 hari kedepan. Yang bersangkutan kita titipkan di Rutan Demak. Kita segera limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Rencananya pekan depan,” katanya, kemarin.

Penahanan mendasarkan pada ketentuan KUHP dengan pertimbangan adanya kekhawatiran, jika tersangka melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti (BB), dan mempengaruhi saksi. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Demak, Dody mengatakan, dalam perkara dugaan korupsi tersebut, Budi Ahmadi dikenai pasal berlapis. Yakni, dikenai pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto pasal 8 dan 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 KUHP tentang dugaan pemalsuan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) banpol dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan 4 tahun. Untuk pemalsuan, dimungkinkan akan ada tersangka baru sesuai perkembangan persidangan nanti. “Kalau yang dugaan korupsi ini, karena uang negara digunakan tidak sesuai peruntukannya dan ada yang fiktif,” katanya.

Ia menambahkan, ketika dana banpol sudah cair di rekening Partai Golkar, kemudian Budi Ahmadi memerintahkan bendahara agar mencairkan dana banpol. Setelah itu, bendahara memberikan uang ke Budi Ahmadi. Namun, penggunaannya tidak jelas.

Kuasa hukum Budi Ahmadi, TheodorusYosep Parera mengatakan, sebelum kliennya dipindahkan ke Rutan Demak, pihaknya telah meminta pihak kejaksaan untuk mengajukan penangguhan penahanan. Namun, kejaksaan tidak bisa melakukannya karena kliennya sebelumnya sudah ditahan penyidik kepolisian. “Kita ingin tahu berapa sih kerugian uang negaranya. Selain itu, terkait dengan pemalsuan dokumen mengapa yang menjadi tersangka hanya klien saya saja. Padahal, yang membuat dokumen itu palsu justru tidak jelas sampai sekarang,”katanya.

Budi Ahmadi menyesalkan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan atas kasus dugaan korupsi dana banpol yang diduga dilakukannya selama tiga tahun. Sebab, sejak menjalani pemeriksaan di kepolisian, ia merasa sudah kooperatif. “Saya sudah kooperatif. Penahanan ini sangat sadis. Apa mungkin saya melarikan diri. Wong, barang bukti saja sudah disita semua. Istri saya juga pejabat daerah. Tidak mungkin saya melarikan diri,” kata Budi dengan nada agak tinggi.

Apalagi, ia juga menjabat sebagi Wakil Ketua DPRD Demak. Dia juga merasa heran dengan adanya penanganan kasus banpol di Partai Golkar Demak tersebut. Padahal, banpol seluruh Indonesia kalau dibuka semua, maka partai politik (parpol) bisa bubar. “Saya tahu persis banpol itu seperti apa,” tambahnya.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Demak juga membantu memberikan bantuan hukum kepada Budi Ahmadi. Ini dilakukan karena Budi Ahmadi tercatat sebagai kader, pernah sebagai pengurus sekaligus pembina Ansor. Pengurus Ansor, Choiri mengatakan, bantuan hukum sebagai bentuk dukungan moral kepada Budi Ahmadi. “Kita berikan dukungan moral,”katanya.

Setidaknya, ada sekitar 20 personel Banser melakukan pengawalan Budi Ahmadi saat dibawa ke kejaksaan pihak kepolisian. Komandan Banser, Mustain SH menambahkan, sesuai ketentuan yang berlaku dalam GP Ansor utamanya pasal 7 ayat 3 huruf c disebutkan, bahwa setiap anggota Ansor atau Banser berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Karena itu, Budi Ahmadi sebelumnya pernah sebagai pengurus Ansor, maka yang bersangkutan otomatis memperoleh bantuan hukum tersebut. “Yang bersangkutan juga termasuk unsure pembina,” tambahnya. (hib/fth)