Ancam Duduki Pemkot

226
KOORDINASI : Massa dari PDIP, GMBI dan FRPB sepakat akan kembali berdemo terkait pelaporan terhadap anggota mereka pada demo sebelumnya. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
KOORDINASI : Massa dari PDIP, GMBI dan FRPB sepakat akan kembali berdemo terkait pelaporan terhadap anggota mereka pada demo sebelumnya. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Adanya pelaporan terkait penurunan bendera logo Kota Pekalongan membuat massa FRPB, GMBI dan PDIP bereaksi keras. Mereka menggelar pertemuan di Kandang Banteng markas DPC PDIP Kota Pekalongan di Jalan Jawa, dan sepakat akan menduduki kembali Balaikota.

Mereka sepakat akan datang dan demo dengan massa yang lebih besar pada Jumat (12/6). Hal tersebut bentuk kekecewaan atas pelaporan Pemkot kepada anggota DPRD dan massa demo. Pertemuan dihadiri pengurus GMBI Jateng, pengurus PDIP, pengurus FRPB dan massa dari setiap organisasi tersebut.

Ketua FRPB Eko, menegaskan demo yang mereka gelar sebelumnya adalah bentuk aksi silaturahmi yang berbudaya, namun malah dianggap Wali Kota melanggar hukum. Namun menurutnya, hal tersebut wajar karena selama 10 tahun memerintah baru sekarang ada pergerakan yang demikian.

“Mungkin Wali Kota kaget dan bereaksi, sehingga mempolisikan kader PDIP yang dianggap menurunkan logo bendera, yang mana dianggap sebagai logo Kota Pekalogan,” ujarnya.

Sebagai Ketua FRPB dirinya tidak setuju dengan Perda itu, pihaknya siap untuk back up teman PDIP yang dipolisikan. Apapun risiko dan konsekuensinya pihaknya bertekad tetap berjuang sebagai bentuk kecintaan kepada Pekalongan.

Hal yang sama ditegaskan Edi Khairi, pengurus FRPB lainnya. Dia menegaskan logo Pemkot bukan lambang negara, tapi lambang daerah. Jadi yang berhak menindak adalah penegak Perda dalam hal ini Satpol PP, polisi tidak berhak terlibat dalam kasus ini. “Pesan saya kepada Wali Kota, Anda bijak kita bijak, anda arogan kita layani,” serunya.

Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan Titik Restuningsih menyatakan, bahwa anggota DPRD Kota Pekalongan yang melakukan penurunan bendera merupakan petugas partai. “Kami siap mendukungnya, karena mereka datang ke pendemo juga atas rekomendasi partai, jadi kami siap mengawal mereka sampai tuntas,” tegasnya.

Ditambahkan Sekretaris DPC PDIP Kota Pekalongan Karibkin, bahwa intinya maunya Pemkot apa akan diladeni, pihaknya tidak gentar. Sebab mereka (anggota DPRD dari PDIP penurun bendera) memang ditugaskan untuk menemui pengunjuk rasa, segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat harus diperhatikan. Selain itu Karibkin, menegaskan anggota dewan juga punya hak imunitas, yang mana bisa digunakan selama menjabat.

“Selama ini Pemkot berkali-kali bikin Perda, rakyat tidak protes. Tapi jika ada Perda yang tidak sesuai kita berhak protes. Kita intinya mem back up demo kemarin, untuk itu segera kita siapkan kuasa hukum advokasi,” jelasnya.

Bahkan pihaknya bersyukur, dengan masuk ranah hukum, berharap bisa membuka keran kasus-kasus yang selama ini ditutupi. Bahkan pihaknya siap membuka kasus-kasus tersebut.

Sementara itu Ketua GMBI Kota Pekalongan, Jones Simbolon mengatakan pihaknya melihat urusan pergantian logo memang tidak pantas. “Walaupun ini kewenangan pemerintah, tapi masyarakat harus dilibatkan, tidak semaunya sendiri,” jelasnya. (han/ric)