Harini Ngaku Korban Skenario

171
Harini Krisniati. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Harini Krisniati. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

”Dalam kasus ini, kalau tidak diskenario, saya tidak akan bersalah. Saya diseret-seret kayak anjing kurap, saya dibuang ke sel.”

MANYARAN – Sidang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (8/6). Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi (pembelaan) ini seakan menjadi ajang curhat terdakwa Dra Harini Krisniati.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD, dan Aset Daerah (BKPM-PB dan A) Kota Semarang ini menilai dirinya tak harus dipersalahkan atas program SPA. Staf ahli Wali Kota Semarang ini juga menganggap ada skenario atas kasus yang dijalaninya. Atas penetapan tersangka yang disandang sebelumnya, Harini menganggap hal tersebut merupakan error in persona atau penetapan tersangka yang terlalu dipaksakan.

”Dalam kasus ini, kalau tidak diskenario, saya tidak akan bersalah. Saya diseret-seret kayak anjing kurap, saya dibuang ke sel. Tanya sama semua calon wali kota-wali kota itu, siapa setan ini semua yang membuat skenario. Bahkan mereka (wali kota dan mantan wali kota) gak pernah menengok saya (selama di Lapas Wanita Bulu, Red). Kecuali Pak Marmo (bakal calon wali kota Soemarmo HS, Red),” kata Harini dengan nada kesal usai sidang.

Harini menilai kasus yang menjeratnya terlalu tendensius seolah-olah semua sudah diskenario dan dirinya yang dipersalahkan. ”Yang membuat skenario ya bisa dilihat sendiri. Saya diskenario ini, pokoknya harus salah,” tegasnya.

Harini juga menganggap isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang seolah-olah tidak ada KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga ia melihat ada kerancuan. Dirinya sebagai sekretaris kegiatan justru yang dipersalahkan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Padahal Harini hanya melanjutkan sebagai Pengguna Anggaran sebelumnya, yakni Pandu Susilo (Kepala BKPM-PB dan A sebelumnya, Red).

”Saya masuk jadi sekretaris panitia dari Juni 2007 meneruskan Bapak Pandu Susilo. Tapi beliau belum pernah diperiksa. Dalam dakwaan JPU peran KPA ditiadakan, melainkan langsung PA. Padahal KPA sudah ditunjuk sejak saya belum di sana berdasarkan surat keputusan (SK) Wali Kota Sukawi Sutarip Nomor 910/41 tertanggal 7 Februari 2007 yang tertulis Sri Untari SH sebagai KPA,” bebernya.

Harini mengaku tidak menandatangani satu pun pertanggungjawaban. Menurutnya, seakan-akan PA melaksanakan fungsi teknis, padahal kebenaran bukti material yang ada di setiap pengeluaran belanja harus mendapat pengesahan pejabat berwenang, dalam hal ini KPA.

”Selain itu sudah banyak produk surat yang ditandatangani Pak Sukawi Sutarip termasuk juga disposisi untuk pencairan dana yang ditujukan kepada Kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Jadi, BKPM ini hanya kecantolan anggaran saja,” jelasnya.

Menurut Harini, jika mengkaji ketentuan hukum, harusnya tidak ada persoalan. Karena berdasarkan audit BPK 2008 tidak ada temuan penyimpangan. ”Sudah clear and clean. Apa tendensi mereka melakukannya? Apa karena ini adalah tahun politik? Saya adalah calon wali kota lima tahun lalu,” ujar Harini.

Kuasa hukum Harini, Musyafak Kasto, menjelaskan, kedudukan kliennya sebagai sekretaris panitia program SPA hanya bersifat administratif, dan bertindak sebagai pengguna anggaran (PA) sejak Juni 2007 menggantikan Pandu Susilo menjadi YMT Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Kota Semarang.

”Yang menyiapkan surat perintah membayar adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam hal ini RA Sita Dewi. Surat permintaan pembayaran diajukan bendahara pengeluaran, yakni Evasene Martins, yang disetujui dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) Sri Oentari dan bendahara. Namun peran KPA dihilangkan,” jelas Musafak di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Susanto.

Musyafak mengatakan, saat dakwaan menyoal kuitansi fiktif dalam pembayaran, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban seharusnya KPA atau bendahara atau PPTK. Karena pejabat itulah yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang diajukan kepada PA.

Pada penerapan pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1, jaksa juga dinilai tidak cermat, karena ketiganya mempunyai tugas kewenangan berbeda-beda. Surat dakwaan juga tidak merumuskan jelas peran Harini sebagaimana didakwakan pada pasal 55 ayat 1. JPU tidak menjabarkan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud pasal 64 ayat 1.

”Keberatan karena terdakwa bukan orang yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, karena terdakwa hanya menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) atas SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh bendahara dan PPTK, yang mana dasar pengajuan SPP adalah berkas A2. Dalam berkas A2 inilah yang diduga ada kuitansi fiktif atau selisih, sehingga ketika ada kesalahan dalam berkas A2 yang bertanggung jawab adalah KPA dan bendahara sebagaimana pasal 184 dan 132 ayat 2 Permendagri Nomor 13/2006,” terangnya.

Kuasa hukum Harini lainnya, Joko Sumarmo, mengatakan, dalam surat dakwaan, disebutkan kliennya bersama RA Sita Dewi dan Evasene Martins dalam pengelolaan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pameran investasi serta dalam mengelola dana sponsor untuk membiaya program SPA telah mengabaikan asas umum pengelolaan keuangan daerah.

”Laporan keuangan yang diduga disusun tidak benar itu juga telah dilampiri dengan bukti pembayaran melebihi pengeluaran sebenarnya dan bukti pengeluaran fiktif sehingga timbul selisih lebih pengeluaran yang jumlahnya mencapai Rp 520,5 juta,” sebut Joko.

Sebelum sidang kemarin, Harini terlihat menyembunyikan diri di ruang tahanan Pengadilan Tipikor Semarang. Beberapa keluarganya terlihat menunggu di kantin Tipikor. Harini ditemani beberapa keluarganya masih terus menunggu di ruang tahanan.

Saat azan Duhur berkumandang, Harini menyempatkan diri salat Duhur di Musala Pengadilan Tipikor. Usai salat, ia sempat diajak polisi yang mengawal makan di kantin. Namun Harini lebih memilih kembali ke ruang tahanan. (bj/aro/ce1)