DINAIKKAN KEMBALI : Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad menaikkan kembali bendera logo Kota Pekalongan yang baru, kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
DINAIKKAN KEMBALI : Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad menaikkan kembali bendera logo Kota Pekalongan yang baru, kemarin. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Demo yang digelar Forum Rakyat Pekalongan Bersatu (FRPB) untuk menolak pengantian logo daerah dan penggabungan kelurahan berbuntut panjang. Karena menurunkan bendera logo baru Kota Pekalongan, Wali Kota pun berang dan akan mempolisikan pelaku pada Senin (8/6) hari ini ke Polres Pekalongan Kota.

Dalam aksi tersebut massa meminta perwakilan anggota DPRD yang menemui mereka untuk menurunkan bendera logo yang terpasang di halaman kantor Wali Kota. Tiga anggota DPRD yang menemui pendemo yakni Ismet Inonu (Fraksi PDIP), Nurhadi (Fraksi PPP), dan Edi Supriyanto (Fraksi PDIP).

Atas tindakan tersebut Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad bersama Satpol PP, Minggu (7/6) pagi kembali menaikkan dua buah bendera. Diawali dengan apel dan doa bersama di halaman kompleks Balaikota, Wali Kota Kembali mengibarkan bendera logo Kota Pekalongan yang baru. “Pengibaran bendera ini, untuk mengganti bendera yang kemarin diturunkan dan hilang saat demo,” terangnya.

Dalam pernyataannya dia menyesalkan demo yang awalnya berjalan baik dengan kawalan dari Polres Pekalongan Kota bisa menjadi anarki dengan penurunan bendera logo baru, bahkan bendera juga hilang. “Makanya jika ada kejadian luar biasa yang mengakibatkan aset Kota Pekalongan rusak harus ditindak tegas. Apalagi pendemo kemarin saya tahu, sebagian besar bon warga derah Batang, bahkan drum bandnya bukan dari Pekalongan,”sesalnya.

Ditambahkan Basyir selain itu sesuai laporan Sekretaris Dewan, saat kejadian berlangsung dewan sedang dinas luar kota. Berarti oknum yang melakukan juga bisa disebut warga biasa, Karena saat kejadian berlangsung, seharusnya dewan dinas luar, kalau sampai datang atas nama pribadi. “Penurunan logo juga termasuk penurunan harga diri, apakah mereka mau juga logonya diturunkan seperti ini, pasti mereka juga akan marah,” jelasnya.

Selain itu dia juga menegaskan bahwa jabatan Wali Kota adalah jabatan terhormat, jadi mendapatkannya juga harus terhormat. Jangan dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, baik dengan menggiring massa maupun dengan mengerahkan PNS. “Semua calon jangan membuat langah-langkah kontraproduktif karena jabatan wali kota itu terhormat. Harus didapatkan dengan cara-cara terhormat,” tegasnya.

Dilanjutkan Basyir, terkait pelaku penurunan bendera pihaknya akan segera konsultasi dengan Kapolres Pekalongan Kota. Namun yang jelas yang akan dilaporkan adalah koordinator demo dan pelaku penurunan bendera. “Namun terkait siapa yang kami laporkan, kami akan konsultasi dulu. Karena saya juga tidak paham secara detail terkait hukumnya, namun pastinya besok Senin (hari ini) akan kami laporkan. Saya sudah perintahkan ke Satpol PP dan Asisten I dan II untuk segera bikin laporan,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan Ketua Dewan, karena ini menyangkut kelakuan anggotanya. Sehingga nantinya akan segera di bicarakan lebih lanjut kepada Dewan Kehormatan DPRD Kota Pekalongan.

Sementara itu, terkait akan dilaporkannya anggota dewan penurun bendera logo, beberapa tokoh di Kota Pekalongan langsung mendatangi kediaman Ismet Inonu, anggota Fraksi PDIP yang menjadi salah satu pelaku penurunan bendera. Selain ingin memberi dukungan moral, juga berencana memberikan dukungan hukum atas kasus yag akan menimpanya tersebut. (han/ric)