Tiga Dewan Turunkan Logo Baru

216
TOLAK PERWALI : Ribuan warga demo menolak pengantian logo daerah dan penggabungan kelurahan di depan kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Pekalongan, kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOLAK PERWALI : Ribuan warga demo menolak pengantian logo daerah dan penggabungan kelurahan di depan kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Pekalongan, kemarin. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN-Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Pekalongan Bersatu (FRPB) kembali menggelar aksi demo menolak pengantian logo daerah dan penggabungan kelurahan, di depan kantor wali kota dan gedung DPRD Kota Pekalongan, kemarin.

Dalam aksi tersebut massa meminta perwakilan anggota DPRD menemuinya untuk menurunkan bendera logo yang terpasang di halaman kantor wali kota. Tiga anggota DPRD yang menemui pendemo adalah Ismet Inonu (Fraksi PDIP), Nurhadi (Fraksi PPP), dan Edi Supriyanto (fraksi PDIP). Ketiganya menyetujui tuntutan pengunjuk rasa.

Ketiga anggota DPRD tersebut langsung menuju halaman yang terdapat beberapa bendera logo yang terpasang. Ketiganya secara bersama-sama menurunkan salah satu bendera berlogo Kota Pekalongan yang baru.

Sebelumnya, ketiganya juga ikut menandatangani petisi menolak logo baru dan penggabungan kelurahan yang dibawa oleh massa.
Perwakilan angota DPRD Kota Pekalongan, Ismet Inonu menyatakan dukungannya terhadap massa pengunjuk rasa. “Adanya ketidakberesan dalam Perda, akan kami sikapi. Untuk kemaslahatan umat, tidak ada yang sulit. DPRD setuju dengan perubahan. Prinsipnya kami setuju mengenai revisi Perwali implementasi mengenai Perda 8/2014 tentang penggabungan kelurahan dan logo,” katanya.

Sementara itu, kordinator aksi dari Humas FRPB, Soni Hikmalul mengatakan bahwa pihaknya menuntut pengembalian logo lama dan menolak penggabungan kelurahan yang sudah dilakukan sejak awal tahun ini oleh Pemkot Pekalongan. “Kami dengan tegas meminta logo lama dikembalikan. Kami sudah minta pimpinan DPRD untuk mengembalikan logo lama dan pembatalan penggabungan kelurahan,” katanya.

Menurut Soni, dengan mengganti logo lama berarti menghilangkan jejak sejarah Kota Pekalongan. Karena logo lama mempunyai sejarah yang panjang. Menurut Soni, Wali Kota Pekalongan M Basyir dan istrinya Balgis Diab selaku Ketua DPRD Kota Pekalongan seharusnya bisa mempertimbangkan dan menampung asiprasi masyarakat mengenai hal tersebut. “Jika tak kunjung ada respon, setelah Lebaran kami akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar lagi,” imbuhnya. (han/ida)