UNJUK RASA : Ribuan warga menduduki kantor DPRD Kabupaten Batang, menuntut perbaikan jalan rusak. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Ribuan warga menduduki kantor DPRD Kabupaten Batang, menuntut perbaikan jalan rusak. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Ribuan warga menduduki kantor DPRD Kabupaten Batang, menuntut perbaikan jalan rusak. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Ribuan warga menduduki kantor DPRD Kabupaten Batang, menuntut perbaikan jalan rusak. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Diduga tidak memperjuangkan aspirasi warga terkait jalan desa yang rusak dan tidak juga kunjung diperbaiki, ribuan warga dari empat desa, nekad menduduki kantor DPRD Kabupaten Batang, Kamis siang (4/6) kemarin. Mereka berasal dari Desa Bulu, Desa Timbang, Desa Banaran dan Desa Karangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

Akibatnya, beberapa kegiatan rapat pembahasan Raperda yang sudah dijadwalkan, akhirnya ditunda. Lantaran terganggu oleh orasi ribuan warga di halaman gedung DPRD. Sedangkan ratusan anggota Polres Batang, melakukan pengamanan dengan membuat pagar betis agar para pengunjuk rasa tidak masuk ke dalam kantor DPRD Batang.

Kepala Desa Bulu, Kecamatan Banyuputih, Mujiah, mengungkapkan bahwa jalan desa di empat desa, yakni Desa Bulu, Desa Timbang, Desa Banaran dan Desa Karangsono, Kecamatan Banyuputih, kondisinya rusak parah namun tak kunjung diperbaiki. Bahkan, selama sebulan terakhir ada 9 warga desa yang mengalami kecelakaan hingga patah tulang, akibat jalan rusak tersebut.

“Kami minta DPRD, entah bagaimana caranya, secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Agar tidak muncul korban kecelakaan baru akibat jalan rusak tersebut,” tandas Mujiah.

Koordinator aksi unjuk rasa, Supari, mengatakan bahwa seribuan warga akan menduduki kantor DPRD Batang, jika tidak ada keputusan adanya perbaikan jalan desa tersebut.

Menurutnya, Pemkab Batang harusnya mampu memperbaiki jalan rusak di sepanjang 8 kilometer yang hanya membutuhkan biaya Rp 12 miliar. Jumlah itu cukup kecil, dibandingkan PAD yang mencapai Rp 1,2 triliun.

“Pemkab Batang membangun Pasar Batang Rp 85 miliar saja mampu, tapi kenapa hanya memperbaiki jalan rusak sepanjang 8 kilometer tidak mampu,” kata Supari dalam nada tanya.

Supari juga menandaskan bahwa ribuan warga desa akan kembali menutup jalan menuju Kecamatan Limpung, jika tidak ada kepastian perbaikan jalan dari DPRD. “Kami mohon maaf Pak Kapolres, kami akan kembali memblokir jalan dari Banyuptih ke Limpung, jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” tandas Supari.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Teguh Imam Raharja yang menemui para pengunjuk rasa menegaskan bahwa Pemkab Batang sudah menganggarkan perbaikan jalan sebesar Rp 5 miliar yang akan digunakan untuk empat desa tersebut. Namun dana Rp 5 miliar tersebut, baru akan digunakan pada 2016 mendatang. “Sisa dana perbaikan jalan sebesar Rp 7 miliar, baru akan kami mintakan ke Gubernur Jawa Tengah. Sehingga perbaikan jalan pada 4 desa, baru bisa dilakukan setelah bantuan gubernur turun,” tegas Teguh.

Suasana aksi unjuk rasa baru mereda, setelah Ketua DPRD Kabupaten Batang, mengundang Kepala Dinas Cipta Karya untuk menjelaskan dan memastikan perbaikan jalan pada 4 desa tersebut. (thd/ida)