PLEBURAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng kembali menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kolam retensi di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Mereka adalah RH (Rosyid Husodo), Kepala Bidang Sumber Daya Air Energi dan Geologi pada Dinas PSDA-ESDM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom); IR (Imron Rosyadi) selaku konsultan pengawas, HU (Handawati Utomo) selaku Direktur PT Harmonny Internasional Technonoly dan TBP (Tri Budi Joko Purwanto) selaku Komisaris PT Harmony Internasional Technology. Sebelumnya, Kejati Jateng telah menetapkan Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Alam-Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto.

Kepala Kejati Jateng, Hartadi SH MH, mengatakan, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2014. Penetapan ketiganya dilakukan sesuai ekspose pada 12 Mei lalu.

”Pada tahun 2014, Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang menganggarkan dana Rp 33.727.000.000 atas pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul,” beber Hartadi kepada Jawa Pos Radar Semarang di sela peringatan Hari Bhakti Adyaksa ke-55, Jumat (5/6).

Hartadi menyebutkan, atas proses lelang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), ditetapkan PT Harmoni Internasional Technology sebagai pemenang sesuai SPMK nomor 050/11525 tanggal 1 September 2014 dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender (1 September-29 Desember). ”Serta masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung 30 Desember-30 Juni 2015,” tambahnya.

Pada penyelidikan 13 Februari lalu, lanjut Hartadi diperoleh bukti permulaan cukup berupa keterangan saksi dari Dinas PSDA-ESDM Semarang, rekanan, konsultan dan ahli dari Politeknik Negeri Semarang (Polines) serta dokumen terkait. ”Maka, menyimpulkan ditemukan adanya indikasi korupsi,” sebut Hartadi.

Saat ditanya apakah ada pejabat Pemkot Semarang lainnya yang terlibat, Hartadi mengaku masih memantau kasus tersebut. Namun ia mengakui ada kemungkinan tersangka lain dari jajaran pejabat Pemkot Semarang. ”Kita belum bisa memberi keterangan, gak boleh berandai-andai dulu, sesuai fakta saja kita tunggu, Mas,” kilahnya.

Kasi Penyidik Kejati Jateng, Imang Job Marsudi, menambahkan, atas kasus tersebut, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

”Kami masih melakukan penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara. Kita tunggu saja perkembangannya,” katanya.

Seperti diketahui, pembangunan kolam retensi itu disinyalir menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta diduga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Selain kolam retensi Muktiharjo, Pemkot Semarang awalnya merencanakan pembangunan embung untuk mengatasi banjir di tiga tempat lain. Yakni, di Tlogosari seluas 2,6 hektare, Bugen 1,5 hektare, Kalicari 0,47 hektare, dan Muktiharjo Kidul seluas 8 hektare. Dari empat kolam retensi itu, proyek di Muktiharjo Kidul yang berskala besar. Seluruh pembangunan kolam retensi tesebut menelan biaya hingga Rp 35 miliar, yang berasal dari APBD 2014. (bj/aro/ce1)