Ketua DPRD Kendal Prapto Utono. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ketua DPRD Kendal Prapto Utono. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Kesan anggota DPRD tidak disiplin diperlihatkan sejumlah anggota DPRD Kendal. Sebab, rapat paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaann APBD Kendal TA 2014 yang dijadwalkan dua kali selalu gagal. Alasanya sama, anggota DPRD malas dan enggan untuk menghadiri rapat paripurna tersebut. Padahal paripurna itu sangat urgen untuk perbaikan dan pembenahan pelaksanaan APBD 2015 .

Paripurna yang semestinya digelar Rabu (1/6), kembali gagal. Dari total 45 anggota DPRD yang datang hanya 10 orang. Yakni sembilan orang dari PDIP dan satu sisanya dari PPP. Padahal, paripurna ini sebenarnya sudah dijawdalkan 13 Mei lalu dan batal terlaksana. Penyebabnya tidak quorum lantaran hanya 12 anggota dewan yang hadir.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Kendal terpaksa harus kembali menjadwalkan ulang. “Meskipun sudah dua kali gagal, kami Bamus akan menjadwalkan kembali. Karena paripurna ini sangat penting untuk perbaikan dan pembenahan pelaksanaan APBD 2015 dan kedepannya,” kata Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, Jumat (5/6).

Ia menambahkan, jika rapat sampai gagal dilaksanakan maka dana dari Sisa Lebih Perhitungan Angaran (Silpa) APBD 2014 sebesar Rp 340 miliar akan sia-sia. Sebab, dana itu tidak akan dapat digunakan di APBD perubahan 2015. “Jika tidak ada pembahasan dari rapat paripurna, maka Silpa yang tinggi tidak akan muncul pada di pembahasan APBD Perubahan. Hasilnya, dana yang begitu besar tidak dapat digunakan sama sekali untuk pembangunan,” imbuhnya.

Sebagai pimpinan dewan, Prapto mengaku kecewa dengan para anggotanya. Sebab, anggota dewan merupakan wakil rakyat yang harusnya membela kepentingan rakyat. “Sangat disayangkan, dana Rp 340 miliar lebih, sedianya bisa digunakan dan dimaksimalkan untuk pembangunan terutama infrastruktur,” tambahnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kendal, Tri Purnomo menambahkan, jika kondisi ini terus terjadi jelas anak mempengaruhi pembangunan 2015. Sebab dari Silpa tidak dapat digunakan di APBD perubahan. “Kalau menurut saya, kesalahan penyerapan anggaran APBD yang tidak maksimal nantinya bukan kesalahan eksekutif di pemerintahan Kendal saja. Tapi Anggota DPRD juga memiliki dosa yang sama besarnya. Karena Rapat Paripurna seperti ini, justru mereka banyak yang tidak hadir tanpa keterangan,” katanya.

Ia sendiri mengaku tidak mengetahui persis alasan para dewan banyak yang mangkir. Sebab untuk hadir atau tidak itu urusan masing-masing. “Tapi sebagai anggota dewan semestinya memiliki semangat dan tujuan untuk mengawal pembangunan yang sudah direncanakan bersama,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kendal, Taufiqullah mengatakan, banyaknya anggota dewan yang mangkir rapat paripurna karena kecewa dengan pihak eksekutif. Yakni banyaknya anggaran dan aspirasi dewan yang tidak diserap oleh pemerintahannya Bupati Widya Kandi Susanti. Ia meminta, persoalan ini segera diselesaikan secara ‘adat’. Yakni Pemkab Kendal dan para anggota dewan mengalah dan mengajak seluruh anggota DPRD untuk duduk bersama menyelesaikan persoalaan yang ada.

Ia mengaku, banyaknya anggota DPRD mangkir rapat paripurna lantaran aspirasi dewan banyak yang tidak ditampung eksekutif. “Banyak anggota dewan yang kecewa dengan eksekutif yang terkesan banyak mengenyampingkan usulan dari dewan,” katanya. (bud/fth)