KRAPYAK – PT Indo Usaha Perkasatama (PT IPU) menyatakan tak berniat menguasai tanah kawasan PRPP secara lebih. Hanya sesuai perjanjian, PT IPU berhak atas pengelolaan lahan (HPL) selama 75 tahun.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum PT IPU, Prof Yusril Ihza Mahendra, menanggapi tudingan bahwa penguasaan lahan PRPP oleh PT IPU menyalahi peruntukan dan diperjualbelikan.

”Atas HPL pada Pemprov Jateng, PT IPU hanya diberi kuasa untuk menggunakan lahan sesuai pemanfaatannya selama 75 tahun. PT IPU tidak ada kepentingan atas lahan itu. PT IPU bisa menyewakan dan menjual, tapi terikat dengan perjanjian,” kata Yusril, Kamis (4/6) kemarin.
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI tersebut memberikan gambaran misal disepakati HGB dan bisa diperpanjang, maka selama perpanjangan tersebut harus ada kontribusi ke negara. Ia juga menyebutkan atas perpanjangan itu, PT IPU tidak mendapat apa-apa. Bahkan adanya anggapan PT IPU tidak puas atas HGB, hal itu tidak beralasan.

”PT IPU tidak punya kepentingan. Tapi kepentingan itu dari mereka yang menyewa, memegang HGB atas lahan. Sesuai ketentuan, tanah di atas HPL bisa diletakkan HGB. Setuju atau tidak, tergantung siapa yang memegang HPL. Jadi apa yang dikatakan itu tidak beralasan,” katanya.

Sementara itu, terkait tuntutannya, lanjut Yusril, diungkapkan SK HPL seluas 237 hektare saat pengajuannya berupa laut. Atas hal itu, PT IPU meminta majelis hakim membatalkannya, karena adanya perbuatan melawan hukum.

”Turunannya sertifikat HPL pun tidak memiliki kekuatan hukum. HGB di atas HPL tidak berkekuatan hukum. Jika HGB tidak memiliki dasar hukum. Sesuai petitum, meminta pemegang HGB di atas HPL untuk mengajukan permhonan atas tanah. Baik PT dan perorangan,” ungkapnya.

Atas sengketa yang sedang berlangsung tersebut, Yusril menyatakan masih dimungkinkan damai, selama belum ada putusan pengadilan. Namun di sisi lain, Pemprov Jateng selaku pemegang HPL dinilai tidak menanggapinya. ”Ada niat baik kami untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi Pemprov Jateng menyatakan tidak mau. Jika saya jadi advokat-(nya), kalau pembuktiannya lemah, lebih baik berdamai saja,” katanya.

Sementara itu, mengenai Yayasan PRPP, sebagai pihak yang membuat perjanjian bersama dan tidak diketahui rimbanya, Kuasa Hukum PT IPU lainnya, Agus Dwiwarsono menjelaskan hal itu tidak otomatis menghapusnya.

”Ibarat bikin perjanjian, jika manusianya mati, perjanjian tidak hangus. Tapi diwariskan ke penerusnya. Pada kasus ini, Yayasan PRPP dibentuk Pemprov Jateng. Kami belum bisa menerima PT PRPP sebagai pengganti yayasan. Pembicaraan ini masih dengan pemerintah selaku pemegang HPL,” sebutnya.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Jateng, Bambang Joyo Supeno mengatakan bahwa PT IPU menyalahgunakan izin pemanfaatan lahan dari Pemprov Jateng dengan mengalihkan menjadi HGB di atas HPL. ”Kami semua tahu bahwa itu aset pemerintah, tapi kemudian tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan yang perlu ditekankan adalah apakah benar PT IPU pernah menguruskan sertifikatnya kepada Pemprov Jateng pada tahun 1987-1988 dan apakah benar telah diserahkan sertifikatnya. ”Jika iya, mereka berhubungan dengan siapa saja harus dibuktikan,” ujarnya. (bj/ida/ce1)
Gubernur Minta Pembuktian Pengurusan Sertifikat