SEMARANG – Pengelolaan aset oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah lagi-lagi mendapat sorotan yang tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain aset, pendapatan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum didukung database yang akurat juga menjadi perhatian khusus lembaga yang memiliki perwakilan di masing-masing provinsi tersebut.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2014 yang diserahkan BPK kepada Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. LHP diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kamis (4/6). LHP diserahkan langsung oleh anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo.

Moermahadi menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Artinya, masih ada hal-hal yang perlu ditekankan untuk diperbaiki. ”Sebenarnya sudah baik, akan tetapi harus disempurnakan,” ungkapnya.

Adapun hal yang menjadi penekanan dalam paragraf penjelasan tersebut adalah tentang aset tanah jalan dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama Pemerintah Pusat yang perlu divalidasi untuk meyakini keberadaan dan hak penguasaannya. Selain itu, pemprov juga belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas jalan dan irigasi. ”Pendapatan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2014 yang belum didukung database yang akurat menjadi penekanan berikutnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan bahwa pemprov beserta seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jateng agar menerapkan akuntansi berbasis akrual baik penerapan sistem akuntansinya mapun penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SPA). ”Diharapkan dengan LKPD berbasis akrual ini pemerintah daerah dapat lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak dan kewajiban serta kekayaannya,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Menurutnya, masih ada waktu 60 hari setelah LHP tersebut diterima. ”Iya, kita sudah siapkan catatan-catatan yang akan disampaikan nanti,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota legislatif. Menurutnya, catatan-catatan khusus yang diberikan oleh BPK tersebut akan dilihat apakah telah dilaksanakan belum oleh pemprov selaku pihak eksekutif. ”Memang untuk kebersamaan Jawa Tengah, kalau ada kekurangan sebaiknya langsung ditindaklanjuti. Itu saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, LHP tersebut diketahui tidak jauh beda dengan LHP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2013. Disebutkan, aset tanah, jalan, dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama pemerintah pusat masih perlu divalidasi untuk menyakini keberadaan serta hak penguasaannya. Selain itu, Pemprov Jateng juga belum menetapkan kebijakan akutansi penyusutan atas peralatan dan mesin selain alat angkutan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lain. Sehingga sorotan terhadap pengelolaan aset ini menjadi catatan BPK tiap tahun. (fai/ric/ce1)