ALA KADARNYA : Seorang pedagang bumbu menjajakan dagangannya di lapak sementara di Jalan Agus Salim, meski sepi pembeli. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
ALA KADARNYA : Seorang pedagang bumbu menjajakan dagangannya di lapak sementara di Jalan Agus Salim, meski sepi pembeli. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PURWODINATAN – Jalan KH Agus Salim yang menjadi tempat pasar darurat bagi pedagang Pasar Johar korban kebakaran, diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Oknum tersebut melakukan praktik jual beli lapak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (4/6) kemarin, ada 19 unit lapak di Jalan KH Agus Salim untuk kelompok pedagang Johar Utara Bawah, yang diperjualbelikan.

”Memang di bagian kelompok pedagang Pasar Johar Utara Bawah ada 19 lapak yang diperjualbelikan. Tapi kami masih melakukan penyelidikan,” kata Sekretaris Kelompok Johar Utara Bawah, Haryanto, kepada Jawa Pos Radar Semarang Kamis (4/6) kemarin.

Bahkan, katanya, praktik jual beli lapak tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok pedagang Pasar Johar Utara Bawah, tapi dilakukan juga oleh kelompok pedagang lain yang berada di Jalan KH Agus Salim. ”Di lokasi lapak penampungan pedagang depan Matahari Johar juga ada. Kalau harganya saya kurang tahu. Itu kesepakatan mereka,” katanya.

Menurutnya, praktik jual beli lapak tersebut dilakukan oleh oknum individu yang memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan pedagang. ”Nantinya kalau oknum itu sudah diketahui, sanksinya akan kami keluarkan dari kelompok ini,” ancamnya.

Sementara itu, Koordinator Grup 2, Kelompok Pasar Johar Utara Bawah, Jafar Efendi mengakui masing-masing anggota Kelompok Johar Utara Bawah dikenai biaya Rp 300 ribu untuk membangun lapak penampungan sementara di Jalan KH Agus Salim. Sedangkan, untuk pungutan kebersihan dan keamanan dikenai Rp 60 per bulan setiap pedagang.

”Kalau per hari hanya dikenai iuran Rp 2.000 setiap pedagang. Ini sudah kesepakatan bersama. Memang ada yang mau dan ada yang keberatan. Tapi ya memang butuh kesadaran untuk kebersamaan,” terangnya.

Pedagang Johar Utara Bawah, Utiyah mengakui tidak keberatan ditarik iuran Rp 2.000 setiap hari. Apalagi iuran tersebut untuk kebersihan dan keamanan. ”Kalau saya tidak keberatan. Barang dagangan saya, lebih aman kalau ditinggal di sini. Dulunya selalu saya bawa pulang,” kata pedagang suvenir ini.

Ketua Kelompok Pedagang Sabar Menanti, Muchlisan mengakui di kelompoknya tidak ditemukannya praktik jual beli lapak. Hanya saja, dikenakan iuran sebesar Rp 500 untuk biaya kebersihan. ”Memang saya sempat mendengar adanya jual beli lapak. Tapi setelah saya turun ke lapangan dan ngecek, tidak ditemukan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko memastikan tidak ada petugas dari dinas yang melakukan penarikan iuran kepada pedagang. Pihaknya menduga, penarikan itu dilakukan oleh oknum individu yang memanfaatkan keuntungan dalam kesempatan.
”Petugas kami tidak ada yang melakukan praktik jual beli lapak, pungutan atau iuran. Hari ini, kami juga sudah memberikan fasilitas penerangan sepanjang Jalan KH Agus Salim,” tegasnya.

Bahkan, pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan pelelangan pembangunan lapak sementara di area lokasi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). ”Kalau dulunya, rencana pembangunan lapak di MAJT dilakukan penunjukan. Namun dari Kemendagri tidak mengizinkan, sebab anggarannya banyak. Sehingga tetap harus dilakukan pelelangan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Muali menegaskan dalam waktu dekat akan mengundang Dinas Pasar terkait persoalan yang ada di Pasar Johar. ”Jumat (5/6) ini, akan saya panggil. Kami akan memintai keterangan persoalan yang ada di Pasar Johar. Termasuk rencana pembangunan lapak sementara yang ada di MAJT,” pungkasnya. (mha/ida/ce1)