Batasi PK dan PSK, Buat Aturan Lokal

837
SEPI SAAT SIANG : Suasana kawasan lokalisasi Tegalpanas di Desa Jatijajar, Kabupaten Semarang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEPI SAAT SIANG : Suasana kawasan lokalisasi Tegalpanas di Desa Jatijajar, Kabupaten Semarang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BERGAS-Pembatasan jam operasional tempat hiburan di Bandungan, Kabupaten Semarang selama bulan Ramadan diperkirakan akan berdampak dengan keluar masuknya sejumlah pekerja karaoke (PK) dan pekerja seks komersil (PSK) di lokalisasi lain. Salah satu lokalisasi yang menjadi sasaran adalah Tegal Panas di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Untuk mengantisipasi keluar masuknya PK dan PSK secara bebas, Desa Jatijajar membuat aturan lokal.

Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa, Jatijajar, Kecamatan Bergas, Sarwoto, 48, mengatakan bahwa keluar masuknya PK dan PSK dari Bandungan ke Tegal Panas ada, tetapi tidak begitu besar. Perpindahan para PK dan PSK tersebut dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya, pembatasan jam operasionalnya yang tidak sama. Selain itu, tidak ketatnya aturan di Tegal Panas.

Menurut Sarwoto, seharusnya lingkungan selektif untuk mengawasi. Namun yang terjadi, di lingkungan sekitar terkesan tidak peduli dan membiarkan para PSK dan PK keluar masuk tanpa kontrol.

“Keluar masuknya PK dan PSK saat Ramadan nanti ada. Tetapi tidak terlalu besar. Kondisi itu disebabkan karena pengawasan yang tidak ketat. Sehingga keluar masuknya PSK dan PK tidak terkontrol. Saat ini saja banyak yang setiap malam datang saat dipanggil pengusaha karaoke,” tutur Sarwoto, Rabu (3/6) kemarin.

Sarwoto menambahkan, untuk mengantisipasi keluar masuknya PK dan PSK yang tidak terkendali, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) sedang menggodok aturan lokal untuk mengatur ruang gerak para pekerja hiburan tersebut. Aturan lokal itu seperti melokalisasi tempat kos dan aktivitas PK dan PSK. Termasuk mengatur tentang kegiatan penunjang seperti pemberian keterampilan dan pelayanan kesehatan.

“Sekarang ini sedang dibahas aturan lokal, salah satunya mengantisipasi keluar masuknya PSK. Kalau tidak ada aturan local, maka akan semrawut. Saat ini saja ada 130 PK dan PSK yang tempatnya campur. Kalau aturannya tidak diperketat, ya bisa semakin banyak jumlahnya. Bisa jadi warga asli sini lebih sedikit dibandingkan PK dan PSK-nya,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Jateng, Muhamad Mustafid meminta agar Bupati Semarang Mundjirin segera membuat surat edaran agar tidak ada kegiatan hiburan malam pada saat Ramadan. Tujuannya untuk menghormati, bulan suci Ramadan.

“Kami minta Bupati membuat surat edaran agar para pengusaha menghormati bulan Ramadan yakni dengan tidak melakukan aktivitas pada bulan suci. Kami juga sudah menyurati Kapolda untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas penyakit masyarakat di bulan Ramadan,” tutur Mustafid.

Mustafid sendiri menilai Bupati Semarang Mundjirin lemah dalam mengatasi merebaknya tempat lokalisasi. “Bandungan ini tidak sebesar Doly di Surabaya, tapi Bu Risma bisa menutupnya. Bupati harusnya bisa mencontoh Bu Risma,” kata Mustafid. (tyo/ida)