Agustus, Pembayaran Ganti Untung Tol Selesai

1447
DIKUMPULKAN : Salah seorang kades yang wilayahnya terkena tol, mengajukan pertanyaan dalam rencana percepatan pembebasan lahan tol, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIKUMPULKAN : Salah seorang kades yang wilayahnya terkena tol, mengajukan pertanyaan dalam rencana percepatan pembebasan lahan tol, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Pembangunan jalan tol ruas Semarang-Batang, sepertinya bakal serius dikerjakan oleh pemerintah pusat. Terbukti, para kepala desa (Kades) dan camat yang daerahnya dilalui ruas tol Batang-Semarang, dikumpulkan di Pendopo Bupati Batang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang, Selasa (3/6) siang kemarin. Dengan agenda utama sosialisasi rencana percepatan pembebasan lahan tol Batang-Semarang.

Ruas tol Batang-Semarang rencananya akan melewati 24 desa di enam kecamatan yang tersebar mulai dari Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih dan Gringsing.

Kades Pasekaran, Kecamatan Batang, Amat Rohyi, mengungkapkan bahwa rencana pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan tol benar-benar direalisasikan. Sudah tidak lagi memberikan harapan palsu seperti apa yang dilakukan selama ini. Karena selama ini warga pemilik lahan yang terkena lahan tol, mengalami kesulitan akan lahan miliknya.

Menurutnya, pemilik lahan tidak bisa membuat sertifikat atas tanahnya, tidak boleh membangun di atas tanah miliknya, bahkan untuk agunan pinjaman ke bank juga tidak diperbolehkan. “Pengalaman kemarin mengecewakan masyarakat pemilik lahan. Kalau nanti ada pembebasan lahan, kami benar-benar minta ganti untung. Sebab kalau masyarakat rugi ketika menjual tanahnya, kasihan mereka sudah menunggu tanpa kepastian selama 7 tahun,” ungkap Amat Rohyi.

Sementara itu, PPK Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang, Wijayanto mengatakan bahwa pemerintah menargetkan bulan Agustus mendatang, proses pembayaran tanah terkena tol milik warga sudah bisa dilakukan. Percepatan dilakukan karena sekarang menggunakan dana APBN, bukan lagi dana dari investor seperti sebelumnya.

“Pemerintah juga menargetkan akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek tol dalam waktu dekat. Tempatnya di Desa Tragung dan kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung atau oleh Menteri Pekerjaan Umum,” kata Wijayanto.

Menurutnya, pihaknya akan ada kegiatan pendataan ulang dalam rangka pendukung percepatan pembebasan lahan. Pendataan ulang ini dilakukan dengan tidak menghilangkan data yang sudah ada. Untuk tanah yang sudah ada peta bidangnya, data yuridis dan sudah ada penghitungan tanaman serta bangunan, akan dibayar pada Agustus mendatang. Sedangkan yang belum ada peta bidang dan data yuridisnya, akan segera dilaksanakan pematokan ulang.

“Untuk proses penghitungan besaran ganti untung, nantinya akan ada tim appraisal atau penaksir harga yang bekerja secara profesional dan sifatnya adalah ganti untung bukan ganti rugi,” tandas Wijayanto. (thd/ida)