Rukma Setyabudi. (Radar semarang files)
Rukma Setyabudi. (Radar semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng sepertinya kesulitan untuk merampungkan target 19 rancangan peraturan daerah (Raperda) di tahun ini. Salah satu kendalanya, karena ada aturan yang melarang anggota DPRD Jateng untuk berstudi banding ke luar provinsi. Padahal, hal itu dianggap penting mengingat sejumlah provinsi sudah menerapkan perda yang Jateng masih belum memilikinya.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi tidak menampik jika persoalan pembahasan Raperda terkendala larangan tersebut. Meski tidak ada UU yang melarang, tapi adanya catatan larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu penyebabnya. ”Ya kalau tidak boleh studi banding ke luar provinsi memang menghambat penyelesaian raperda. Padahal kita targetnya ada 19 raperda tahun ini,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, studi banding dilakukan untuk mengetahui implementasi aturan yang sudah dimiliki suatu daerah. Dengan kunjungan bisa diketahui seberapa efektif, apa implementasinya serta tanggapan masyarakat terkait dengan peraturan daerah tersebut. ”Jadi nanti tidak asal buat, karena nanti bisa mengetahui di daerah lain. Wong studi banding kan untuk bekerja bukan main-main,” imbuhnya.

Menurutnya, perda dibuat demi kesejahteraan dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Jangan sampai nanti kemudian sudah dibuat ternyata dampaknya negatif. Meski terbengkalai aturan, ia memastikan DPRD Jateng tetap bekerja keras untuk merampungkan raperda tersebut. ”Kami tetap bekerja maksimal dan terus menggenjot penyelesaiannya,” tambahnya.

Sejumlah raperda yang digagas ini nantinya diharapkan bisa membuat dampak positif bagi Jateng. Misalnya raperda tentang Keolahragaan Pemprov Jateng. Raperda ini dibuat sebagai tameng dan upaya meningkatkan kesejahteraan para atlet. (fth/ric/ce1)