Prof Yusril Izha Mahendra. (ISTIMEWA)
Prof Yusril Izha Mahendra. (ISTIMEWA)

KRAPYAK – Sidang sengketa perkara pengelolaan kawasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) akan kembali digelar Rabu (3/6) hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari tergugat III (PT PRPP). Perang publik pun semakin memanas setelah Gubernur Ganjar Pranowo memberikan pernyataan di sejumlah media yang menilai adanya pembangunan opini negatif dan intimidasi terhadap para saksi oleh pihak PT IPU.

Menanggapi tudingan tersebut, Kuasa Hukum PT IPU, Prof Yusril Izha Mahendra angkat bicara. Ia menuding balik terkait dugaan PT IPU telah mempengaruhi dan mengancam para saksi. Dia menyebutkan hal itu hanya opini semata. Yusril menegaskan, saksi tidak bisa memberi keterangan palsu atas suatu fakta. ”Kami hanya mengingatkan, para saksi bisa dipidana jika memberi keterangan palsu. Itu bukan ancaman sebagaimana ditudingkan. Tapi atas hal itu, para saksi tidak datang,” tandas Yusril kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (2/6).

Dia menyatakan, siapa pun yang mengarahkan atau memengaruhi saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat diancam pidana pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, karena dinilai turut serta atau menggerakkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Ia mengatakan, apabila investigasi dilakukan oleh Komisi A DPRD Jateng, bisa jadi akan mengarah kepada Gubernur Ganjar sendiri.

Menurutnya, ketidakhadiran para saksi bukan atas adanya ancaman, tapi karena mereka menyadari sendiri. Atas ketidakhadiran saksi, lanjut dia, pihak PT IPU meminta tergugat pemprov untuk kembali menghadirkan para saksi. ”Apakah Pak Ganjar mau bertanggung jawab jika mereka (saksi) dipidana karena memberikan keterangan palsu. Pak Ganjar juga bisa terseret kalau mengarahkan atau memengaruhi,” tegasnya.

Yusril justru menilai gubernur tidak memahami masalah atas sengketa perkara pengelolaan kawasan PRPP dengan PT IPU. ”Pak Ganjar tidak memahami duduk masalahnya. Kasus ini dimulai sejak gubernur sebelumnya (Ismail) dan terakhir Pak Bibit Waluyo. Secara historis, perjanjian pada 1985 sudah ada izin pembangunan PRPP,” sebutnya.

Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut mengatakan, saat itu Pemprov Jateng mempunyai yayasan (PRPP) untuk mengelola dengan modal awal 26 hektare yang dibiayai pemprov. ”Perkembangannya, tanah itu tidak cukup dikembangkan dengan terakhir luasan 237 hektare,” bebernya.

Dengan pembebasan tambahan itu, sejumlah petakan laut juga dianggap sebagai daratan. Atas perjanjian, disepakati HPL (hak pengelolaan) atas nama Pemprov Jateng. ”HPL bukan seperti Hak Milik dan Hak Pakai. HPL adalah hak menguasai oleh negara bukan memiliki sesuai pasal 33 UUD 1945,” jelasnya.

Yusril juga mengatakan, Gubernur Ganjar telah salah dengan menganggap HPL sebagai hak milik. Termasuk, dikatakannya bahwa aset negara harus dipertahankan. ”Itu salah. HPL adalah atas nama pemda sebagai wakil negara yang mengatur pemanfaatan itu. Atas peroleh 237 hektare, Pemprov Jateng tidak pernah mengeluarkan sepeser pun anggaran. Tapi, pembebasan yang dilakukan PT IPU atas permintaan pemda,” sebutnya.

Kuasa Hukum PT IPU lainnya, Agus Dwiwarsono, menambahkan, masalah sengketa tersebut muncul setelah terungkap Yayasan PRPP tidak pernah menyesuaikan diri atas aturan baru (Undang-Undang Yayasan). Diketahui, hingga kini Yayasan PRPP tidak diketahui rimbanya. ”Gubernur tidak bisa membuktikan dan menghadirkan saksi fakta. Pengadilan justru direcokin. Ganjar terus bicara di media, jangan kalah dengan swasta. Itu omongan politik. Mari buktikan di pengadilan,” tegasnya.

Agus mengatakan pembebasan lahan PRPP tidak pernah dianggarkan pada APBD saat itu (1985-1986). ”Duit dari mana. Jika pemda pernah mengeluarkan uang untuk pembebasan PRPP. Itu tidak bisa dibuktikan,” tandasnya.

Seperti diberitakan Jawa Pos Radar Semarang, lima saksi yang dihadirkan Gubernur Jateng selaku tergugat I batal memberikan keterangan dalam sidang gugatan sengketa lahan kawasan PRPP di PN Semarang, Kamis (21/5) lalu. Beredar kabar, lima orang itu ditekan pihak tertentu agar tidak memberikan kesaksian. Kabar ini berembus di DPRD Jateng beberapa hari belakangan.

Ketua Komisi A Masruhan Samsurie mengaku mendengar kabar itu. Namun dia meminta tidak berspekulasi lebih lanjut sebelum ada bukti kuat.
Dia mengatakan, pihaknya mencium gelagat tidak sehat dalam sidang gugatan PT IPU terhadap Gubernur Jateng terkait sengketa lahan PRPP itu. Komisi A akan menelusuri sendiri kebenaran kabar-kabar yang beredar itu. ”Kami melihat gelagat tidak sehat yang melatarbelakangi batalnya lima saksi memberikan keterangan itu. Kami akan menelusuri kebenarannya, apa sebenarnya yang terjadi,” katanya.

Sedangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya akan terus fight di pengadilan. Ia mengajak PT PRPP dan pengacaranya serta Kejaksaan Tinggi Jateng sebagai jaksa pengacara negara untuk tidak takut terhadap segala bentuk tekanan dan ancaman. Ia justru menilai pihak PT IPU yang saat ini tertekan oleh para pembeli lahan di kawasan PRPP. Tekanan yang dialami PT IPU itu, lanjut Ganjar, kemudian memunculkan kepanikan dan mencoba membentuk opini publik yang menguntungkan IPU melalui berita dan advertorial yang sengaja dimunculkan di beberapa media cetak. ”Advertorial itu kan bukan news, ya pasti langkah politis,” lanjut politisi PDIP ini. (bj/aro/ce1)