Polisi Lacak Penerima Dana

178

BARUSARI – Tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang menelusuri ke mana aliran dana skandal kas daerah (kasda) deposito Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang senilai Rp 22,7 miliar dari tangan tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK). Sebab, uang deposito yang telah direkayasa sedemikian rupa oleh lingkaran tersangka DAK tersebut diduga menjadi bancakan dan dibagi ke sejumlah pejabat Pemkot Semarang sejak 2007 hingga 2014.

Untuk menelusuri jejak aliran dana tersebut, tim penyidik tipikor akan bekerja sama dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu untuk mengetahui rekam jejak ke mana saja aliran dana tersebut. Termasuk dugaan tersangka DAK membagi-bagikan uang tersebut ke sejumlah pejabat Pemkot Semarang.

”Kami bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui ke mana saja aliran dana yang diselewengkan oleh tersangka DAK,” ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanudin kepada Jawa Pos Radar Semarang di Mapolrestabes Semarang, Selasa (2/6).

Burhanudin meminta masyarakat untuk bersabar. Pihaknya menyatakan akan mengusut kasus dugaan korupsi tersebut hingga tuntas. ”Sabar, ini masih terus kami kembangkan. Sejauh ini juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng. Hal itu untuk mengetahui berapa kerugian negara secara pasti,” katanya.

Sebelumnya, pihaknya telah menyita uang Rp 514 juta dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang. Uang tak bertuan tersebut disita dari tiga rekening misterius atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah Pemkot Semarang. ”Itu uang hasil kejahatan tersangka DAK,” ujar Burhanudin.

Tiga rekening atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah Pemkot Semarang tersebut ditemukan selama dalam proses penyidikan tersangka DAK. Ternyata setelah diklarifikasi, pihak Pemkot Semarang tidak mengakui ketiga rekening berisi Rp 514 juta di bank BTPN tersebut.

Tiga rekening itu masing-masing Bilyet Deposito Berjangka No DH 55935 senilai Rp 100 juta, Bilyet Deposito Berjangka No DH 55940 senilai Rp 400 juta, dan Bilyet Deposito Berjangka No DH 55941 senilai Rp 14 juta. Sehingga totalnya Rp 514 juta. Tiga rekening tersebut dibuat oleh tersangka Dyah Ayu.

Selain ketiga rekening, penyidik juga menyita satu buah laptop merek HP warna silver, dan satu buah stempel bank BTPN Cabang Semarang. Alat bukti tersebut digunakan tersangka selama membuat dokumen palsu.

Dijelaskan Burhanudin, Dyah Ayu membuat rekening atas nama Pemkot Semarang tersebut dengan cara memalsukan dokumen, termasuk rekomendasi wali kota. ”Hal itu tujuannya untuk mengelabui pihak pemkot,” katanya.

Sebelumnya, hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Semarang menyatakan, sertifikat deposito Pemkot Semarang yang menjadi perkara dalam kasus ini dinyatakan tidak identik alias palsu. Dana kas daerah yang diklaim sebagai deposito tersebut diduga tidak pernah masuk di BTPN. Uang tersebut hanya berputar, mulai dari Kasda Pemkot kemudian menuju Dyah Ayu Kusumaningrum dan selanjutnya berputar kembali ke sejumlah oknum pejabat pemkot.

Untuk mengelabui hal itu, dibuatlah sejumlah rekening baru oleh tersangka DAK dengan cara membuat dokumen palsu. Termasuk tiga rekening berisi Rp 514 juta yang telah disita polisi. Tujuannya, mengelabui perputaran uang tersebut. Sehingga seolah-olah uang kasda senilai Rp 22,7 miliar tersebut telah disimpan di BTPN, padahal tidak. Apakah Dyah Ayu bekerja sendiri? Ini yang masih menjadi PR besar yang harus diungkap oleh penyidik Tipikor Polrestabes Semarang.

Sejauh ini, pihak Polrestabes Semarang baru menetapkan dua tersangka, yakni mantan bankir Dyah Ayu Kusumaningrum dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Suhantoro (SH) yang sempat menghebohkan dunia perbankan, sejak Kamis 9 April 2015 lalu.

Penyidik baru memeriksa Dyah Ayu sebagai tersangka, kurang lebih dua kali. Sedangkan Suhantoro sendiri sejauh ini belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Tersangka Dyah Ayu sebelumnya merasa diperalat oleh sejumlah pejabat Pemkot Semarang dalam kasus tersebut. Uang misterius yang disebut-sebut sebagai deposito itu dinilai sebagai skandal korupsi secara bersama-sama yang disengaja sejak pemerintahan lama. (amu/aro/ce1)