SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis akan memenangkan proses peradilan atas kasus sengketa lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melawan PT Indo Perkasa Usahatama yang sekarang berganti nama menjadi PT Indo Permata Usahatama (IPU). Menurutnya, pemprov memiliki bukti yang tidak hanya kuat tetapi satu-satunya pemilik hak pengelolaan atas lahan dengan luas sekitar 237 hektare tersebut.

”Terkait tuduhan IPU yang menilai kami lemah karena tidak memiliki cukup saksi yang kompeten itu adalah hak mereka. Bagi kami yang menilai tidak kompeten adalah hakim bukan mereka,” ungkap Ganjar.

Dia menegaskan, yang perlu ditekankan adalah apakah benar PT IPU pernah menguruskan sertifikatnya kepada Pemprov Jateng pada tahun 1987-1988 dan apakah benar telah diserahkan sertifikatnya. ”Jika iya, mereka berhubungan dengan siapa saja harus dibuktikan,” imbuhnya.
Dia menambahkan saat ini PT IPU justru terlihat panik karena banyak pembeli properti yang mempertanyakan status lahan. ”Apalagi sekarang banyak yang komplain HGB (Hak Guna Bangunan) tidak bisa diteruskan. Padahal ada yang dijanjikan langsung menjadi hak milik. Jika yang terjadi demikian, langsung saja laporkan kepada kami,” tandasnya meminta media juga melakukan kroscek kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Seperti diketahui, dalam perkara ini Gubernur Jateng telah digugat oleh PT IPU atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemprov Jateng di kawasan PRPP yang telah dikuasakan kepadanya. Tak tanggung-tanggung, gubernur digugat ganti rugi total Rp 1,66 triliun. Rinciannya, ganti rugi materiil sebesar Rp 789 miliar dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 873 miliar.

Atas hal tersebut, para tergugat yakni Gubernur Jateng, Yayasan PRPP, PT PRPP, BPN Pusat, Kanwil BPN Jateng dan Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan upaya rekopensi atau gugatan balik kepada PT IPU. Pemprov Jateng menggugat PT IPU untuk membayar ganti rugi Rp 555 miliar. Sementara PT PRPP menggugat PT IPU Rp 500 juta per bulan terhitung mulai Oktober 2011 sampai masalah ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan membayar kerugian imateriil Rp 100 miliar. Saat ini proses peradilan masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Semarang. (fai/ric/ce1)