Tingkatkan Pajak, KPP Salatiga Terapkan Re-Inventing

252

SALATIGA-Untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak tahun 2015 ini, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Salatiga menerapkan sistem re-inventing sebagai kelanjutan dari sunset policy. Re-inventing ini memberikan kesempatan kepada WP (Wajib Pajak) untuk melakukan perbaikan dan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan).

“Kalau sunset policy itu berdasarkan sukarela WP. Artinya yang memulai dari pihak WP. Sedang untuk re-inventing ini berdasarkan imbauan dari kantor pajak. Kantor pajak akan menyurati WP untuk memberikan imbauan pembetulan dan perbaikan SPT,” jelas Kepala KPP Pratama Salatiga, Moh Imroni.

Menurutnya, WP yang sudah disurati wajib melakukan pembetulan. Yakni, jika ada kekurangan pembayaran, hanya membayar pokoknya saja. Sementara sanksi bisa dihapuskan.

Karena sifatnya sukarela, lanjut Moh Imroni, WP yang sudah diimbau untuk melakukan pembetulan, namun tidak segera melakukan pembetulan, maka langkah selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan. Dan jika pemeriksaan itu sudah berjalan, semua sanksi perpajakan akan berlaku. “Re-inventing ini hanya berlaku untuk WP pribadi dan badan usaha untuk SPT Tahun 2009 sampai 2014,” katanya.

Dari re-inventing policy sebagai kelanjutan sunset policy, harapnya, bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang besar. Mengingat berdasarkan data kepatuhan Pencapaian SPT Tahunan tahun pajak 2014 per April 2015 sebanyak 70.648 WP yang wajib SPT Tahunan baru realisasi SPT sebanyak 45.664 atau 64,6 persen.

Data ini berdasarkan rincian untuk WP Non Karyawan terealisasi dari WP wajib SPT Tahunan sebesar 7.460 baru terealisasi SPT sebesar 2.388 atau 32,01 persen. Untuk WP Karyawan dari WP wajib SPT Tahunan sebesar 59.661 terealisasi 42.131 atau 70,62 persen. Sedang untuk WP badan dari WP wajib SPT Tahunan sebesar 3.527 terealisasi 1.145 atau 32,46 persen.

“Selain re-inventing, kami juga melakukan penyisiran untuk WP-WP yang belum melakukan pelaporan SPT. Dan prioritas kami adalah WP Non Karyawan semisal pengusaha,” lanjut Moh Imroni.

Penyisiran ini, awalnya dilakukan dengan memberikan surat imbauan dan teguran. Jika tidak ada reaksi dan itikad baik dari WP, pihaknya akan mendatangi WP yang bersangkutan. Bisa saja usaha yang WP jalankan itu tutup atau bangkrut, sehingga tidak melakukan pelaporan SPT. Jika memang sudah tutup atau bangkrut, WP wajib mengajukan WP non efektif.

“Terkadang pengusaha tidak melaporkan jenis kekayaannya. Namun kami bisa mendapatkan data-data dari mitra kerja, asosiasi, instansi-instansi pemerintahan, kepemilikan saham dan instansi-instansi swasta,” tambah Moh Imroni. (yet/ida)