Etty Laksmiwati. (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Etty Laksmiwati. (DOK/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – PDAM Tirta Moedal Kota Semarang masih memiliki tanggungan utang sebesar RP 400 miliar. Pinjaman tersebut terdiri atas utang pokok sebesar Rp 114 miliar, dan selebihnya utang nonpokok atau bunga.

Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Etty Laksmiwati, mengakui, meski masih ada beban utang tersebut, ia berjanji akan terus melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja dengan memberikan pelayanan secara profesional. Di antaranya, menambah jumlah pelanggan, menekan tingkat kehilangan air, serta memperbaiki sarana fasilitas yang dimiliki dan kualitas air.

”Kami telah mengajukan penjadwalan ulang pembayaran utang pokok. Jika ini dipenuhi pemerintah pusat, kami komitmen akan membayar dan melunasinya. Sedangkan utang nonpokok, kami sedang meminta pemutihan ke pemerintah pusat,’’ ungkapnya kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Adi Trihananto, mengakui, PDAM bukan lagi lembaga profit, tapi lebih mengarah sebagai lembaga sosial. Menurutnya, jika sebuah perusahaan melakukan kegiatan sosial terus-menerus, ke depannya akan mengalami kebangkrutan. Mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya keseimbangan antarkeduanya dengan memberikan pelayanan ke konsumen secara profesional.

”Jadi, bagaimana menjaga kesimbangan ini untuk bisa melayani secara profesional. Masyarakat tidak terbebani dengan tarif, tetapi usaha dari pemerintah daerah ini juga tetap berjalan. Eksistensi perusahaan dan mengejar profit ini penting, karena PDAM Tirta Moedal juga bukan rahasia lagi masih mempunyai tanggungan pinjaman atau utang dan lain sebagainya. Jadi harus tetap dikelola dengan baik dan bisa mengembalikan utang ini,” tegasnya.

Pihaknya mengakui, kebijakan pemerintah pusat yang memerintahkan PDAM lebih berorientasi sosial, Pemkot Semarang sendiri belum ada rencana akan menambah penyertaan modal ke PDAM Tirta Moedal untuk mendukung hal tersebut. Namun tambahan penyertaan modal dalam nilai kecil sudah dilakukannya sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh PDAM.

”Khususnya untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh fasilitas air bersih, itu ada memang, tapi untuk dalam skala besar belum,” katanya.

Sementara itu, pelayanan PDAM mendapat sorotan dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang. LP2K mendesak agar PDAM memberikan jaminan pelayanan kepada konsumen sesuai standar pelayanan minimum. Sesuai peraturan wali kota, standar minimal menyangkut kualitas air, kontinuitas air, lama aliran, dan kekuatan aliran.

”Minimal empat hal standar pelayanan sebagai hak-hak dasar konsumen ini terpenuhi, tapi kelihatannya selama ini belum jalan,” ujar Ketua LP2K Semarang, Ngargono.

Selain itu, PDAM juga aktif menginformasikan kepada konsumen empat standar pelayanan minimal (SPM) di loket-loket pembayaran rekening air, atau di belakang struk rekening. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya konsumen mengetahui terhadap hak-haknya. Selain itu juga harus memberikan kompensasi kepada konsumen apabila keempat hal tersebut ada yang tidak terpenuhi oleh pelayanan PDAM.

”Misalnya harus dikirim air ganti, atau dipotong biaya pemakaian yang besarannya bisa dibicarakan dengan konsumen. Bukan seberapa potongannya, tapi semangatnya adalah ada kompensasi yang diberikan ketika hak konsumen tidak terpenuhi,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, pelayanan PDAM selama ini kompensasi tidak ada. Namun jika konsumen terlambat membayar rekening terkena denda. Menurutnya, PDAM bisa mengadopsi sistem yang ada di PLN dan Telkom yang sudah menerapkan sistem kompensasi atas pelayanannya.

”Jadi misalnya di Telkom kalau saya melaporkan telepon saya mati, itu langsung dijawab oke bapak silakan tunggu. 3×24 jam kalau tidak ada perbaikan, maka bapak akan mendapatkan potongan Rp 5.000 per hari. Nah di PDAM mungkin juga bisa begitu, 3×24 jam belum selesai dan air belum mengalir, maka akan mendapatkan kompensasi. Selain itu, harus ada standardisasi petugas komplain center yang dimiliki PDAM,” katanya. (mha/aro/ce1)