Saksi PRPP Ditekan, Komisi A Siap Investigasi

177
Masruhan Samsurie. (Radar semarang files)
Masruhan Samsurie. (Radar semarang files)

”Kami melihat gelagat tidak sehat yang melatarbelakangi batalnya lima saksi memberikan keterangan itu. Kami akan menelusuri kebenarannya, apa sebenarnya yang terjadi.”
Masruhan Samsurie, Ketua Komisi A DPRD Jateng

SEMARANG – Lima saksi yang dihadirkan Gubernur Jateng selaku tergugat I batal memberikan keterangan dalam sidang gugatan sengketa lahan kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (21/5). Beredar kabar, lima orang itu ditekan pihak tertentu agar tidak memberikan kesaksian.

Kabar ini berembus di DPRD Jateng beberapa hari belakangan. Ketua Komisi A Masruhan Samsurie mengaku mendengar kabar itu. Namun dia meminta tidak berspekulasi lebih lanjut sebelum ada bukti kuat.

Masruhan mengatakan, pihaknya mencium gelagat tidak sehat dalam sidang gugatan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) terhadap Gubernur Jateng terkait sengketa lahan PRPP itu. Komisi A akan menelusuri sendiri kebenaran kabar-kabar yang beredar itu. ”Kami melihat gelagat tidak sehat yang melatarbelakangi batalnya lima saksi memberikan keterangan itu. Kami akan menelusuri kebenarannya, apa sebenarnya yang terjadi,” katanya, Senin (1/6), di kantornya.

Jika memang ada pihak-pihak yang menekan, Ketua DPW PPP Jateng itu meminta agar para saksi berani mengungkapnya ke hadapan publik. Para saksi, menurut Masruhan, tidak perlu takut karena keterangan mereka dalam rangka menyelamatkan aset negara. ”Ini perjuangan melawan pihak yang mau mencaplok tanah negara. Jangan takut dan jangan pernah mundur. Lagi pula bukti-bukti yang kita miliki lengkap dan kuat,” tegasnya.

Pengacara PT PRPP, HD Junaedi mengatakan, dalam sengketa tersebut, Pemprov dan PT PRPP dalam posisi kuat. Pihaknya telah memiliki dokumen lengkap yang bisa menjadi bukti-bukti penguat di pengadilan. ”Kami punya bukti lengkap. Ada sertifikat HPL atas nama Pemprov Jateng dan dokumen perjanjian-perjanjian,” katanya.

Disinggung soal klaim pihak IPU yang memiliki 360 bukti, menurut Junaedi tidak perlu dirisaukan. Sebab bukti tidak dilihat dari kuantitasnya, melainkan kualitas. ”Punya bukti seribu kalau lemah ya buat apa,” tukasnya.

Dalam sidang selanjutnya di PN Semarang, Junaedi berencana menghadirkan dua saksi lagi yang memperkuat kedudukan perubahan Yayasan PRPP menjadi PT PRPP. ”Sidang pekan lalu sudah tiga orang, besok ada dua lagi yang mempertajam posisi kami,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus fight di pengadilan. Ia mengajak PT PRPP dan pengacaranya serta Kejaksaan Tinggi Jateng sebagai jaksa pengacara negara untuk tidak takut terhadap segala bentuk tekanan dan ancaman. Ia justru menilai pihak PT IPU yang saat ini tertekan oleh para pembeli lahan di kawasan PRPP. (ric/ce1)